TANJUNGPINANG TERKINI

Dugaan Korupsi di BP2RD Tanjungpinang, Kejari Kembali Panggil Sejumlah Saksi Kamis (9/1)

Sejumlah saksi dalam dugaan korupsi penggelapan pajak BPHTB di BP2RD Tanjungpinang akan dipanggil kembali, Kamis (9/1). Diantaranya dari BPN, BTN.

Dugaan Korupsi di BP2RD Tanjungpinang, Kejari Kembali Panggil Sejumlah Saksi Kamis (9/1)
TRIBUNBATAM.ID/ENDRA KAPUTRA
Kajari Tanjungpinang Ahelya Abustam. 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang akan kembali memanggil sejumlah saksi dalam dugaan korupsi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang, usai kasusnya naik dalam penyidikan, Kamis (9/1/2020).

Dugaan korupsi di instansi BP2RD itu terkait penggelapan dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Saksi-saksi ini sebelumnya sudah pernah dipanggil untuk dimintai keterangan di Kejari Tanjungpinang, dan akan dimintai keterangan lagi Kamis.

Hal ini disampaikan Kajari Tanjungpinang, Ahelya Abustam.

"Kamis ini akan kita panggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan oleh Pidsus," katanya, Selasa (7/1/2020).

Disampaikannya, ada empat saksi yang akan dipanggil. Diantaranya, dari pihak bank Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pihak luar.

Kejari Tanjungpinang Minim Tangani Kasus Korupsi Selama 2019, Hanya 1 Kasus, Ini Kasus Besarnya

Penyidik Kejari Tanjungpinang Temukan Perbuatan Melawan Hukum di Dugaan Penggelapan Pajak di BP2RD

"Kita juga sudah kirim surat untuk dipanggil sebagai saksi," sebutnya.

Ditanyakan, apakah sudah menetapkan tersangka atas penyidikan kasus tersebut, Ahelya menyebut pihaknya masih memeriksa saksi.

"Masih belum kesana, kita masih ke saksi-saksi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang mulai melakukan pemanggilan saksi-saksi setelah dugaan kasus penggelapan dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang naik dalam penyidikan.

Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang, Rizky Rahmatullah menyampaikan, ada 3 orang yang menjalani pemanggilan sebagai saksi.

Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Wakilnya Tak Bisa Lantik Pejabat Pemkab Karimun Lagi, Ini Sebabnya

Sosialisasi Bahaya Narkoba Bersama Puluhan Pelajar di Anambas, Bupati Abdul Haris Ingatkan Hal Ini

"Ada Kepala BP2RD, Kabid Penetapan Pajak, dan mantan Kabid PBB, dan BPHTB 2013-2015," katanya, Selasa (17/12/2019) lalu.

Halaman
12
Penulis: Endra Kaputra
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved