Konflik Laut Natuna
Datang ke Natuna, Presiden Jokowi Tegaskan Natuna Milik Indonesia
Di hadapan sejumlah nelayan di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Jokowi menegaskan agar tidak ada pihak yang ragu akan sikap Pemerintah Indonesia.
TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri, Rabu (8/1/2020).
Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi melihat secara langsung Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna. Presiden juga bertemu dengan nelayan di lokasi tersebut.
Dalam pertemuannya, Jokowi menegaskan Natuna merupakan milik Indonesia.
"Hari ini saya datang ke sini (Natuna) ingin memastikan dan memberitahukan kepada bapak, ibu dan saudara-saudara semuanya, Natuna adalah teritorial kita," ucap Jokowi yang dilansir dari kanal YouTube metrotvnews, Rabu (8/1/2020).
Jokowi menegaskan agar tidak ada sejumlah pihak yang ragu akan sikap Pemerintah Indonesia soal konflik laut Natuna.
"Kenapa ini saya sampaikan? Di Natuna ada penduduknya sebanyak 81 ribu. Di sini juga ada bupatinya, gubernur dan semuanya. Jangan sampai ada yang bertanya dan meragukan," ujarnya.
Jokowi menegaskan, tidak boleh ada tawar-menawar untuk kedaulatan.
"Sekali lagi, kedaulatan itu tidak bisa dan tidak ada yang namanya tawar-menawar," tegas Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menanggapi terkait kapal-kapal Cina yang masuk di wilayah perairan Natuna.
Mantan Wali Kota Surakarta ini mengaku telah mengonfirmasi kepada Panglima TNI terkait posisi kapal-kapal asing tersebut.
"Kita juga harus tahu apakah kapal negara asing masuk kedalam teritorial kita atau tidak. Saya sudah tanyakan ke Panglima. Tidak ada yang masuk ke teritori kita. Tidak ada. Yang ada masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Itu semua kapal bisa lewat," katanya.
Presiden juga meminta agar semua pihak dapat membedakan antara wilayah teritorial dengan ZEE Indonesia.
"Tolong ini dibedakan, kalau dicampur aduk nanti kita bingung. Tapi hati-hati kalau dia (kapal asing) mencuri ikan, itu baru boleh diusir atau ditangkap," jelas Jokowi.
Setelah bertemu nelayan, Jokowi menyambangi pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun sandar.
Dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden, kepala negara beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Jokowi dan rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad pukul 09.10 WIB.
Jokowi disambut oleh Plt. Gubernur Kepulauan Riau, H Isdianto, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI, Laksamana Madya TNI Yudo Margono.
Selain itu, turut hadir Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadilah, dan Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Andap Budi Reviato juga turut menyambut kedatangan Presiden RI ini.
Adapun agenda Jokowi menuju ke Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Di tempat tersebut, Presiden Jokowi dijadwalkan akan meninjau sejumlah kapal.
Ia dijadwalkan akan berkunjung ke Kantor Bupati Kabupaten Natuna.
Di tempat itu, Jokowi akan membagikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Dalam kunjungan kerjanya di Natuna, ayah Gibran Rakabuming ini terlihat didampingi oleh sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait persoalan di Natuna.
Presiden sebelumnya menegaskan tidak ada tawar menawar terkait konflik di Natuna yang berawal dari pelanggaran kedaulatan oleh kapal Cina.
Meski demikian, Ahmad Muzani menyebut, persoalan tetap diselesaikan melalui cara diplomasi, terutama masalah internasional seperti Natuna
"Sepakat 1.000 persen. Tidak ada tawar menawar dalam upaya diplomasi menjaga kedaulatan bangsa, baik laut, darat dan udara," tegasnya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020) seperti dilansir Tribunnews.com.
Ia menilai, kedatangan Jokowi ke Natuna untuk memberi penguatan dan semangat kepada masyarakat.
Di sisi lain, kedatangan Jokowi membuktikan pemerintahan pusat memberi perhatian besar terhadap masalah tersebut.
Muzani mengingatkan untuk tidak menghadapi masalah dengan reaktif, karena hanya akan membawa masalah baru dan belum tentu duduk persoalannya yang didengar itu benar.
"Itu juga memberi pesan bahwa kita mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi," ucapnya.
Ahmad Muzani menegaskan, pemerintah harus waspada seraya mengedepankan sikap diplomasi terkait masalah Natuna.(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bertemu Nelayan, Jokowi: Natuna Milik Indonesia!
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/7-1-2019-jokowi-tanggapi-natuna.jpg)