Dihapus Pemerintah, Pemko Tanjungpinang Tetap Butuh Peran TP4D, Sekda : Mungkin Bisa Dibentuk Lagi

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Pemerintah Pusat telah menghapus Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D). Meski begitu, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menilai tetap membutuhkan adanya peran TP4D dalam konsultasi masalah pembangunan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari.

"Pasti itu, Pemko selama ini sangat terbantukan dalam pembangunan dengan adanya TP4D tersebut," katanya, Rabu (8/1/2020).

Pendampingan, serta bimbingan diperlukan agar saat pembangunan seperti infrastruktur dapat berjalan tepat waktu dan sesuai aturan.

"Mungkin bisa dibentuk bukan lagi namanya TP4D, nama lain, dengan tujuan yang disebutkan itu," ujarnya.

Ditanyakan, apakah mengalami kesulitan dalam pembangunan setelah TP4D telah dihapuskan?

• Simpan Sabu di Dubur, Satres Narkoba Polres Tanjungpinang Kembangkan Kasus Penangkapan 2 Tersangka

• Bawaslu Tanjungpinang Tangani 12 Kasus Dugaan Pidana Pemilu di 2019, 5 Diantaranya Selesai di PN

"Kalau kesulitan tidak juga, tapi saat TP4D hadir, sudah sangat membantu sekali," ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang, Ahelya Abustam melalui Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang, Rizky Ramatullah menyampaikan, Kejari sangat siap membantu Pemko dalam pendampingan dan konsultasi pembangunan daerah.

"Apalagi tujuannya demi pembangunan infrastruktur, serta pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

Ia mengatakan, tidak menjadi persoalan untuk Pemko melakukan konsultasi dan pendampingan hukum dalam proses realisasi pembangunan.

"Mungkin namanya saja nanti tidak TP4D. Intinya bila tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa tidak," tegasnya. 

(Tribunbatam.id/endrakaputra)