RUU Omnibus Law Digodok, Rudi Bakal Ajukan Masalah FTZ di Batam ke Pusat

RUU Omnibus Law Digodok, Rudi Bakal Ajukan Masalah FTZ di Batam ke Pusat

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah saat ini tengah menggodok Rancangan Undang undang (RUU) omnibus law.

Dikutip dari kompas.com, pada Rabu (8/1/2020) Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara.

“Omnibus Law itu satu UU yang dibuat untuk menyasar isu besar dan mungkin mencabut atau mengubah beberapa UU,” kata Bivitri 

Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah.Selain itu, menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

“Idealnya bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan. Jadi bisa prosedur juga lebih bisa sederhana dan tepat sasaran, idealnya ya,” ujar Bivitri.

Menanggapi RUU Omnibus Law yang sedang didorong oleh presiden Jokowi tersebut Ketua BP Batam Muhammad Rudi menanggapi positif dengan wacana tersebut.

• Rokok FTZ di Batam Sudah Kena Cukai

"Kita sangat menyambut positif hal tersebut," ujar Rudi.

Rudi mengaku pihaknya juga sudah mengajukan beberapa permasalahan terkait Batam Free Trade Zone (FTZ)

"Kita juga beberapa waktu lalu juga mengajukan kepada pemerintah Pusat melalui Menteri perekonomian dan keuangan, apalagi permasalahan FTZ,"  ujar Rudi saat dikonfirmasi terkait RUU Omnibus Law pada Senin (6/1/2020). (TRIBUNBATAM.ID/ALAMUDIN)