BATAM TERKINI

Anggota DPD RI Richard Pasaribu Tanggapi Konflik di Perairan Natuna Kepri

Richard menyampaikan agar Pemerintah Tiongkok mematuhi dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .

Editor: Dewi Haryati
TRIBUNBATAM.ID/ALAMUDIN
Anggota DPD RI Richard Pasaribu salam komando dengan Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto, usai bersilaturahmi dan berdiskusi di Mapolda Kepri, pada Jumat (20/12/2019). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan Kepri, Richard Pasaribu ikut menanggapi perihal konflik di laut Natuna, antara Indonesia dan Tiongkok.

Richard menyampaikan agar Pemerintah Tiongkok mematuhi dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .

"Karena secara hukum internasional wilayah perairan yang dimasuki kapal nelayan dan Coast Guard Tiongkok merupakan wilayah kedaulatan Indonesia," ujarnya pada Senin (13/1/2020) kepada Tribun Batam.






Richard berharap, pemerintah memperkuat penjagaan di wilayah perbatasan, sehingga kapal asing, baik itu milik Tiongkok dan wilayah lainnya tidak semena-mena masuk di perairan tersebut.

"Harus diperkuat penjagaan di wilayah perbatasan, sehingga kapal asing bisa diusir keluar," ujarnya.

Anggota DPD RI itu juga mengapresiasi sikap pemerintah Jokowi yang mau turun langsung ke Natuna, sehingga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok telah melanggar kedaulatan Indonesia.

Konflik Laut Natuna, Pengamat Militer Sebut Hal Ini Kerap Luput dari Pembangunan di Pulau Terluar

Langkah progresif dilakukan Pemerintah Indonesia menyikapi ketegangan dengan China di Laut China Selatan.

Upaya yang dilakukan tidak hanya menguatkan pertahanan di Perairan Natuna yang sumber perseteruan, tetapi juga langkah-langkah diplomatik.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Kamis (9/1/2020), sebagai penguatan teritorial, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyebutkan, pemerintah akan membangun beberapa pangkalan militer.

Pangkalan militer itu dibangun tidak hanya di Natuna, Kepulauan Riau, namun juga di wilayah Indonesia Timur.

"Di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat," kata Prabowo.

Sementara itu, untuk menguatkan sosial ekonomi di Natuna, Presiden Joko Widodo menggandeng Jepang untuk terus berinvestasi di wilayah Natuna.

Ajakan Presiden Jokowi itu disampaikan saat menerima Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

 Kembali Tangkap Ikan di Laut Natuna, 3 Kapal Perang TNI AL Usir Kapal China

 Belum Sampai Dua Minggu Dilantik, Seorang Kades Tertangkap Basah Kencan dengan Istri Orang di Hotel

Jepang dan Indonesia sudah menjalin kerja sama dalam pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu fase pertama.

"Saya berharap usulan pendanaan untuk fase kdua dapat segera ditindaklanjuti," ujar Jokowi.

Upaya Presiden Jokowi menggandeng Jepang dinilai langkah yang signifikan.

Follow Instagram Tribun Batam:


Membangun sosial ekonomi Natuna

Namun, pengamat militer yang juga Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan, ada hal penting yang juga tak boleh dilupakan dalam membangun kawasan pulau terluar.

Menurut dia, yang kerap luput dan dilupakan dalam diskusi pulau terluar dan perbatasan tentang kewajiban pemerintah membangun sosial, ekonomi dan masyarakat seperti di Natuna.

"Kalau melihat tentang bagian perbatasan Indonesia dan pulau terluar, realitas ekonomi, sosial, budaya, dan infrastuktur kurang ideal. Seperti di Sebatik di Kalimantan jauh dari ideal," kata Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2020).

Ia menilai, langkah lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas nelayan di Natuna.

"Lebih baik memastikan infrastruktur Natuna agar masyarakatnya jangan hidup di bawah kemiskinan," kata Araf.

Jika terus diabaikan, kondisi nelayan dan masyarakat Natuna bisa jauh di bawah dari pendatang yang memiliki kapal tangkap lebih lengkap.

Mengenai langkah pemerintah menggandeng Jepang untuk berinvestasi di Natuna, dianggapnya sebagai langkah strategis.

Menurut Al Araf, dalam beberapa kasus di Laut China Selatan, Jepang turut aktif memberikan bantuan.

Salah satunya, bantuan itu diberikan kepada Filipina karena Jepang juga punya kepentingan besar di Laut China Selatan.

"Jepang memberikan bantuan kepada Filipina cukup besar untuk coast guard Filipina," ujar Al Arif.

(Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini yang Kerap Luput soal Membangun Pulau Terluar seperti Natuna"

(tribunbatam.id/alamudin/kompas.com)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved