Konflik Laut Natuna

Konflik Laut Natuna, Pengamat Militer Sebut Hal Ini Kerap Luput dari Pembangunan di Pulau Terluar

Konflik Laut Natuna, Pengamat Militer Sebut Hal Ini Kerap Luput dari Pembangunan di Pulau Terluar

ISTIMEWA
Ilustrasi/ Konflik Laut Natuna, Pengamat Militer Sebut Hal Ini Kerap Luput dari Pembangunan di Pulau Terluar 

Konflik Laut Natuna, Pengamat Militer Sebut Hal Ini Kerap Luput dari Pembangunan di Pulau Terluar

TRIBUNBATAM.id - Langkah progresif dilakukan Pemerintah Indonesia menyikapi ketegangan dengan China di Laut China Selatan.

Upaya yang dilakukan tidak hanya menguatkan pertahanan di Perairan Natuna yang sumber perseteruan, tetapi juga langkah-langkah diplomatik.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Kamis (9/1/2020), sebagai penguatan teritorial, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyebutkan, pemerintah akan membangun beberapa pangkalan militer.

Pangkalan militer itu dibangun tidak hanya di Natuna, Kepulauan Riau, namun juga di wilayah Indonesia Timur.

"Di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat," kata Prabowo.

Sementara itu, untuk menguatkan sosial ekonomi di Natuna, Presiden Joko Widodo menggandeng Jepang untuk terus berinvestasi di wilayah Natuna.

Ajakan Presiden Jokowi itu disampaikan saat menerima Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Kembali Tangkap Ikan di Laut Natuna, 3 Kapal Perang TNI AL Usir Kapal China

Belum Sampai Dua Minggu Dilantik, Seorang Kades Tertangkap Basah Kencan dengan Istri Orang di Hotel

Jepang dan Indonesia sudah menjalin kerja sama dalam pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu fase pertama.

"Saya berharap usulan pendanaan untuk fase kdua dapat segera ditindaklanjuti," ujar Jokowi.

Upaya Presiden Jokowi menggandeng Jepang dinilai langkah yang signifikan.

Follow Instagram Tribun Batam:

Membangun sosial ekonomi Natuna

Namun, pengamat militer yang juga Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan, ada hal penting yang juga tak boleh dilupakan dalam membangun kawasan pulau terluar.

Menurut dia, yang kerap luput dan dilupakan dalam diskusi pulau terluar dan perbatasan tentang kewajiban pemerintah membangun sosial, ekonomi dan masyarakat seperti di Natuna.

"Kalau melihat tentang bagian perbatasan Indonesia dan pulau terluar, realitas ekonomi, sosial, budaya, dan infrastuktur kurang ideal. Seperti di Sebatik di Kalimantan jauh dari ideal," kata Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2020).

Ia menilai, langkah lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas nelayan di Natuna.

"Lebih baik memastikan infrastruktur Natuna agar masyarakatnya jangan hidup di bawah kemiskinan," kata Araf.

Jika terus diabaikan, kondisi nelayan dan masyarakat Natuna bisa jauh di bawah dari pendatang yang memiliki kapal tangkap lebih lengkap.

Mengenai langkah pemerintah menggandeng Jepang untuk berinvestasi di Natuna, dianggapnya sebagai langkah strategis.

Menurut Al Araf, dalam beberapa kasus di Laut China Selatan, Jepang turut aktif memberikan bantuan.

Salah satunya, bantuan itu diberikan kepada Filipina karena Jepang juga punya kepentingan besar di Laut China Selatan.

"Jepang memberikan bantuan kepada Filipina cukup besar untuk coast guard Filipina," ujar Al Arif.

(Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini yang Kerap Luput soal Membangun Pulau Terluar seperti Natuna"

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved