BATAM TERKINI

Legalitas Kampung Tua Batam Berlanjut, Amsakar Ragu 34 Titik Bisa Selesai Setahun

Wawako Batam, Amsakar Achmad meragukan 34 titik ini bisa selesai dalam kurun waktu setahun, walaupun sejauh ini proses penyelesaiannya masih berjalan

Legalitas Kampung Tua Batam Berlanjut, Amsakar Ragu 34 Titik Bisa Selesai Setahun
TRIBUNBATAM.ID/ISTIMEWA
Penyerahan sertifikat lahan untuk 3 titik Kampung Tua, di Kampus Uniba, Batam oleh Menteri ATR RI, Sofyan Djalil, Jumat (20/12/2019) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sebanyak 34 titik dari 37 titik kampung tua di Batam masih belum mendapatkan sertifikat. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meragukan 34 titik ini bisa selesai dalam kurun waktu setahun, walaupun sejauh ini proses penyelesaiannya masih berjalan.

"Ada 34 titik lagi yang belum. Harus benar-benar diverifikasi. Kalau 34 ragu saya akan selesai. Tapi 1,2,3,4 okelah. Tapi setiap saat tetap diproses," ujar Amsakar di Kantor DPRD Kota Batam, Selasa (14/1/2020).

Diakuinya sudah 1456 sertifikat yang diterbitkan dan sertifikat itu dikeluarkan dari HPL BP Batam yang berarti sama sekali tidak dibebankan Uang Wajib Tahunan (UWT) terhutang.






"Pak Yusfa sudah koordinasi dan sudah memfollow up," katanya.

Sebelumnya usai pembagian 3 titik sertifikat Kampung Tua pada 20 Desember 2019 lalu, Ketua Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua Batam, Yusfa Hendri mengatakan pihaknya segera melanjutkan proses penyelesaian legalitas Kampung Tua sebanyak 34 titik lagi.

Tim teknis bersama dengan BPN Batam sudah melakukan koordinasi.

Sudah 1.456 Sertifikat Bebas UWT, Amsakar Ungkap Nasib 34 Kampung Tua Lain di Batam

18 Januari 2020, Nelayan Kampung Tua Patam Gelar Tradisi Lomba Perahu Tenteng

Pada Senin (6/1/2020) lalu pihaknya segera melakukan inventarisasi kembali 34 Titik Kampung Tua yang belum dilegalitas.

Pihaknya sudah melakukan pengukuran luasan dari semua titik Kampung Tua.

"Pak Menteri sudah menegaskan segera diselesaikan. Dari 34 ini yang kami inventarisasi itu isinya," ujar Yusfa di Morning Bakery KDA Batam Center, Minggu (5/1/2020) lalu.

Diakuinya, inventarisasi selanjutnya adalah inventarisasi isi. Misalkan apakah di lahan tersebut sudah ada PL orang lain, hutan lindung, mana lahan yang sudah HPL, mana juga lahan yang belum HPL.

"Kita akan selesaikan berdasarkan permasalahannya masing-masing," kata Yusfa.

Ia melanjutkan, apabila ada Kampung Tua yang berada dalam hutan lindung maka sesuai dengan arahan rapat di kementerian, Pemko Batam mengusulkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikeluarkan dari status hutan lindung. Dan itu sudah disurati ke pusat.

Halaman
12
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved