BATAM TERKINI

Solusi Red Zone di Batam, Dishub Kepri Ajak Taksi Konvensional Gunakan Taksi Basis Aplikasi

Dishub Kepri mengakui jika beberapa kali telah melakukan sosialisasi kepada pihak taksi konvensional agar dapat berpindah ke taksi berbasis aplikasi

Solusi Red Zone di Batam, Dishub Kepri Ajak Taksi Konvensional Gunakan Taksi Basis Aplikasi
TRIBUNBATAM.ID/ALAMUDIN
Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Frengki Willianto 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tak hanya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Dishub Provinsi Kepri pun mengakui jika beberapa kali telah melakukan sosialisasi kepada pihak taksi konvensional agar dapat berpindah ke taksi berbasis aplikasi.

"Sudah kami sarankan. Namun itu butuh waktu, namun untuk menyikapi polemik antara keduanya (taksi online dan taksi konvensional) kami akan mempertemukan dulu keduanya," terang Kabid LLAJ Dishub Kepri, Frengki Willianto, Rabu (15/1/2020).

Frengki menuturkan jika pertemuan keduanya telah dilakukan, dia berharap akan lahir solusi dari polemik berkepanjangan ini.






"Ya semuanya pasti ingin solusi terbaik. Tunggu saja, biarkan ini kita bahas dulu," sambungnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan badan usaha Angkutan Sewa Khusus (ASK) berharap Dishub Kepri dapat menjadi mediator independen dalam permasalahan titik jemput ini.

"Kami tak ingin keberadaan taksi online masih juga dianggap ilegal. Jelaskan dan sosialisasikan kepada pengelola kalau kami ini telah mengantongi izin operasional," ucap salah satu perwakilan, Sawir.

Bahas Red Zone Taksi Online, Dishub Kepri Panggil 43 Pengelola Kawasan di Batam

Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri memanggil sebanyak 43 pengelola kawasan di Kota Batam untuk membahas polemik titik jemput penumpang (red zone) taksi online, Kamis (9/1/2020) lalu.

Hal ini diakui oleh Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kepri, Frengki Willianto.

"Termasuk pengelola bandara, pelabuhan baik di Punggur dan Sekupang, serta beberapa mal seperti BCS, Mega Mall, Nagoya Hill. Sebenarnya 47 titik, namun ada beberapa titik yang tak aktif lagi," katanya kepada Tribun Batam, Rabu (15/1/2020).





Hasil rapat sendiri disebutkan Frengki, jika setiap pengelola kawasan tak ingin ambil pusing dan menyerahkan segala aturan kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Halaman
123
Penulis: Ichwan Nur Fadillah
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved