BATAM TERKINI

171 Permohonan Impor Produk di BP Batam Belum Bisa Diproses, Terkendala Perka 11/2019

Minggu ke-2 Januari 2020, sudah ada 171 pemohon yang mengajukan permohonan impor produk penunjang industri ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.

171 Permohonan Impor Produk di BP Batam Belum Bisa Diproses, Terkendala Perka 11/2019
tribunnews batam/dewi haryati
Direktur Pelayanan Lalin dan Penanaman Modal BP Batam, Purnomo Andiantono 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Memasuki minggu ke-2 Januari 2020, sudah ada 171 pemohon yang mengajukan permohonan impor produk penunjang industri ke Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hanya saja belum bisa diproses karena terbentur dengan aturan Perka No. 11 tahun 2019 tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Pelayanan Lalin dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purnomo Andiantono.

"Kita takut mengganggu perekonomian Batam, kami sampaikan dalam masa transisi penentuan kuota induk ini, akan dipakai kebijakan diskresi dari pimpinan," ujar Andiantono saat berada di lantai 3 Gedung Balairungsari BP Batam pada Kamis (16/1/2020).

Diakuinya, pihaknya terus berkoordinasi dengan para pemohon untuk memenuhi persyaratan diskresi ini bisa diberikan. Adapun tiga syarat yang diminta BP Batam yakni file of loading, purchase order, dan packing list barang.

"Hal ini untuk membuktikan barang tersebut sangat mendesak," tuturnya.

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Ini Pesan Sesmenko Perekonomian RI Kepada Pejabat BP Batam

Konsesi Air Bersih ATB Segera Berakhir, DPRD Minta BP Batam Transparan Soal Izin

Sayangnya Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga saat ini belum mengeluarkan besaran kuota impor produk penunjang industri pada 2020 ini. Penyebab belum ditetapkannya kuota induk ini, karena dari 800 perusahaan baru sekitar 200 perusahaan yang memberikan data barang penunjang industri yang diajukan untuk masuk dalam kuota induk.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan hadirnya gangguan pada sistem perekonomian Batam yang memang ditopang oleh kegiatan industri. Untuk menjawab persoalan itu, Kepala BP Batam akan menggunakan hak Diskresi untuk memastikan barang-barang yang memang mendesak untuk kebutuhan industri bisa tetap masuk ke Batam.

Sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) nomor 11 tahun 2019 tentang alur masuk barang, sebelum kuota induk barang penunjang industri ditetapkan, maka impor barang tersebut tidak bisa dilakukan.

Pada prosesnya, melalui diskresi ini akan terjadi perubahan sistem yang semula online, akan dilakukan dengan sistem manual dan selektif. Salah satunya harus memenuhi tiga syarat yang telah disebutkan sebelumnya.

Ia menambahkan diskresi ini sendiri, akan berakhir seiring dengan keluarnya kuota induk produk penunjang industri ini. Andi menargetkan kuota induk ini bisa diselesaikan pada akhir Januari mendatang. 

(tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved