TANJUNGPINANG TERKINI

Kejati Kepri Lanjutkan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Wewenang Izin Tambang, Negara Merugi Rp 30 M

Kejati Kepri masih melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan wewenang atas izin tambang bauksit. Kasus ini menyeret dua mantan kadis di Kepri

Kejati Kepri Lanjutkan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Wewenang Izin Tambang, Negara Merugi Rp 30 M
TRIBUNBATAM.ID/ENDRA KAPUTRA
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Sudarwidadi 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan wewenang atas izin tambang bauksit.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Sudarwidadi.

"Masih terus berjalan kasus itu di Kejati," katanya, Kamis (16/1/2020).




Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

"Masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi," ujarnya kembali.

Menjabat sebagai Kajati baru di Kepri, Sudarwidadi menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kinerja dalam menegakkan hukum.

Amjon, Kadis Andalan Nurdin Basirun, Ditarget KPK, Tumbang di Kejati Kepri

Kerugian Negara Rp 30 Miliar, Kejati Tetapkan Amjon dan Azman Taufik Tersangka

"Tetap kami meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Kajati yang lama, dan meningkatkan kinerja," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dari hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dugaan kerugian negara atas penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan dua orang mantan Kepala Dinas di Pemprov Kepri mencapai Rp 30 miliar.

Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri Tety Syam.

"Dari dua alat bukti yang sudah lengkap. Atas perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian Rp 30 miliar," tegasnya.

Kasus ini pun terkait pemberian izin usaha pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri 2018-2019.

Kejati Kepri pun sudah menetapkan dua orang tersangka.

Dimana pertama inisial AM, mantan Kepala Dinas ESDM Kepri, dan kedua AT, mantan Kepala DPMPTS Kepri.

Dua Kepala Dinas di Pemprov Kepri Non Job, Asman dan Amjon Temui Sekda

Mantan Kepala Dinas PMPTSP Pemprov Kepri Asman Taufik dan Kepala Dinas ESDM Pemprov Kepri Amjon menghadap Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Rabu (13/3/2019) siang.

Asman dan Amjon bertemu Arif setelah ada informasi seputar rekomendasi Mendagri RI terkait pemberian sanksi kepada keduanya karena menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan izin tambang.

"Tadi keduanya keluar dari ruangan Pak Sekda," ungkap anggota Satpol PP yang berjaga di lobi lantai 3 Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak Tanjungpinang.

Tidak lama berselang Asman dan Amjon, Kepala Inspektorat Pemprov Kepri Mirza Bachtiar terlihat keluar juga dari ruangan Sekdaprov Kepri.

 Kepala Dinas ESDM Kepri: Agustus, Perusahaan Bauksit Kena Evaluasi! Ada Apa?

 Terkait Kasus Bauksit di Dompak, Dua Kepala Dinas Dimintai Keterangan oleh Polisi. Ini Kata Amjon

 Rumor Soal Tambang Bauksit Buka Lagi Bikin Kepala Kesbangpol Bintan Khawatir. Ini Sebabnya

 Kasus Penggelapan Bauksit, Hakim Pengadilan Tanjungpinang Vonis Anton Bebas. Ini Alasannya!

Mirza mengatakan kedua pejabat eselon II di lingkup Pemprov Kepri itu sudah mendapat sanksi akibat perbuatannya.

"Mereka berdua sudah di-non-job-kan hari ini," kata Mirza kepada awak media.

Sanksi itu merupakan tindaklanjut dari surat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilayangkan ke Pemprov Kepri, berupa permintaan pencopotan keduanya terkait penyalahgunaan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan.

Mirza menjelaskan, berdasarkan surat rekomendasi Kemendagri itu, Amjon dan Azman Taufik dinyatakan melakukan kesalahan sangat fatal terkait kewenangan yang mereka miliki.

Keduanya telah memberikan tiga izin usaha pertambangan bauksit di wilayah Bintan tanpa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

"Kewenangan tersebut sudah dilimpahkan kepada keduanya namun disalah gunakan," ungkap Mirza.

Wakil Gubernur Kepri H Isdianto meyakini perbuatan keduanya merupakan unsur ketidaksengajaan.

Kedua kepala dinas tersebut sudah bekerja secara profesional selama ini.

"Saya pikir tidak ada satupun pejabat yang ingin melanggar aturan. Mereka hanya lalai dengan tanggungjawabnya," kata Isdianto.

Kendatipun demikian, Pemprov Kepri tetap memberikan sanksi tegas terhadap Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas PMPTSP sesuai instruksi Kemendagri.

"Kami hanya melaksanakan perintah atasan di pusat," tegas Isdianto.

Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Kasus Izin Tambang

Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) Amjon jadi perbincangan di tempatnya bertugas. 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menetapkan mantan Kadis ESDM Kepri itu sebagai tersangka terkait izin tambang di Kepri, Rabu (6/11/2019). Selain Amjon, mantan Kadis DPMPTS Kepri juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dari hasil penyelidikan Kejati Kepri, penetapan tersangka terhadap keduanya berdasarkan dua alat bukti. Kejati menaksir negara mengalami kerugian mencapai Rp 30 miliar dalam kasus ini.

Para pegawai yang bekerja di kantor Dinas ESDM Kepri merasa kaget setelah melihat pemberitaan di media.

"Kaget kita liat berita hari ini lagi heboh mantan Kadis kami sudah jadi tersangka," kata salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya, Rabu (6/11/2019).

 Mantan Kadis ESDM Kepri Jadi Tersangka, Teman Amjon : Orangnya Mudah Bergaul

 Mantan Kadis ESDM Kepri Jadi Tersangka, Awali Karier Sebagai Guru Biologi

Saat ditanyakan, apakah mengetahui kasus apa yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, ia mengetahui hal itu.

"Tahu kok kita. Makanya saat beliau tersandung kasus tersebut, langsung dinonaktifkan," ujarnya.

Ia bercerita, selama menjabat Kepala Dinas ESDM Kepri, pimpinannya itu dikenal sebagai sosok yang ramah terhadap bawahannya.

"Bapak itu ramah sekali orangnya. Marah itu jarang. Marahpun biasa saja," ujarnya.

Di mata sang pegawai, Amjon juga mempunyai kepribadian yang sangat lucu. Amjon dikenal sering bergurau sampai ke bawahannya.

 Diberikan Kewenangan, 2 Kadis Provinsi Kepri ini Malah Rugikan Negara Hingga Rp 30 Miliar

"Bapak itu lucu. Suka bergurau orangnya. Pokoknya nggak kaku orangnya," katanya.

Amjon juga kerap memimpin rapat untuk memberikan masukan, serta motivasi kepada para honorer di kantor tersebut.

"Jadi beliau langsung yang pimpin rapat dengan anak-anak honor di sini. Beliau kasih masukan, motivasi, sama bagaimana bekerja yang baik itu," ujarnya.

Ia dan teman-temannya tidak menyangka dengan apa yang dialami pimpinannya itu.

"Nggak ada yang menyangka kalau beliau tersandung kasus itu. Bahkan kami di kantor ini tahu awalnya bapak itu tersandung kasus penyalahgunaan wewenang dari beritalah. Makanya saat ditetapkan jadi tersangka kaget lagi kami. Di kantor pada bahas ini aja," katanya.

Diketahui, Amjon dilantik menjadi Kepala Dinas ESDM pada Senin (16/1/2017).

Saat itu Amjon dilantik oleh Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Amjon dilantik beserta sekitar 800 pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemprov Kepri yang bertempat di aula Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak Tanjungpinang

Amjon, Kadis Andalan Nurdin Basirun, Ditarget KPK, 'Tumbang' di Kejati Kepri

Amjon selalu menjadi pusat perhatian sejak menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Namanya mulai menjadi sorotan ketika diangkat oleh Gubernur Kepri H Nurdin Basirun masuk jajaran kabinetnya, 16 Januari 2017 silam.

Amjon yang berlatar belakang pendidikan sebagai Guru Biologi disangsikan bisa memimpin dinas yang mengurus energi dan sumber daya mineral itu.

 Kerugian Negara Rp 30 Miliar, Kejati Tetapkan Amjon dan Azman Taufik Tersangka

 Mantan Kadis ESDM Kepri Jadi Tersangka, Teman Amjon : Orangnya Mudah Bergaul

Namun, Nurdin tetap saja mempertahankan Amjon di posisi tersebut.

“Memang ilmu tidak sesuai dengan bidangnya.

Namun, setiap orang bisa belajar.

Selama ini dia sudah belajar sejak dari Karimun,” ungkap Nurdin kepada Tribun Batam beberapa hari setelah itu. 

Di tengah guyuran hujan, Wali Kota Batam, Rudi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri, Amjon, dan GM Service Business Unit Bright PLN Batam, Kurnia Rumdhoni menemui ratusan pengunjuk rasa dari masyarakat Sagulung, Rabu (24/5/2017)
Di tengah guyuran hujan, Wali Kota Batam, Rudi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri, Amjon, dan GM Service Business Unit Bright PLN Batam, Kurnia Rumdhoni menemui ratusan pengunjuk rasa dari masyarakat Sagulung, Rabu (24/5/2017) (TRIBUN BATAM/DEWI HARYATI)

Amjon pun diberi kepercayaan untuk mengurus pertambangan di wilayah Provinsi Kepri.

Awalnya dia berhadapan dengan izin tambang pasir dan tambang bauksit di wilayah Bintan.

Namanya mulai diseret-seret dengan Asman Taufik Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintui (PMPTSP) Povinsi Kepri terlibat dalam penyalahgunaan pengurusan izin tambang.



Bahkan dalam beberapa kali pertemuan evaluasi dan monitoring dengan Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) pimpinan Adlyansyah Nasution Adriansyah Malik Nasution, Dinas PMPTSP dan Dinas ESDM mendapat sorotan utama.

“Kami ingin membereskan segala perizinan agar lebih transparan. Karena Pak Presiden ingin agar segala perizinan itu transparan,” ungkap Adriansyah.

Setelah kepulangan Tim Korsupgah, informasi mengenai keterlibatan Amjon dan Asman Taufik terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin tambang kian menguat.

KPK menggeledah kantor ESDM Kepri, Selasa (23/7/2019)
KPK menggeledah kantor ESDM Kepri, Selasa (23/7/2019) (TRIBUNBATAM)

Bahkan Menteri Dalam Negeri merekomendasikan agar kedua kepala dinas mendapat sanksi dari Pemerintah Provinsi Kepri.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun pun menanggapi rekomendasi tersebut dengan memberhentikan Amjon dan Asman Taufik dari jabatan yang diemban keduanya.

“Kedua mendapat sanksi berupa non-job karena menyalahgunakan kewenangannya,” ungkap Mirza Bachtiar, Kepala Inspektorat Provinsi Kepri.

Mirza menjelaskan Amjon dan Asman Taufik sempat menghadap Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah.

Dari pertemuan tersebut diketahui kalau keduanya menyalahgunakan izin tiga perusahaan tambanag bauksit di Kabupaten Bintan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.

 VIDEO - Penyidik KPK Geledah Dinas ESDM dan DLH Kepri, Amjon dan Nilwan Tidak Ada di Tempat

 Ketua DPRD Kepri Dukung KPK Usut Kasus Amjon dan Asman

“Kewenangan sudah dilimpahkan kepada keduanya tetapi disalahgunakan oleh mereka,” tegas Mirza.

Sejak pencopotan dari jabatan masing-masing, Amjon dan Asman Taufik mulai mejalani pemeriksaan.

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun membidik kasus tersebut.

Keterlibatan KPK dalam mengusut tuntas kasus ini mendapat dukungan bahkan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri Jumaga Nadeak. (Tribunbatam.id/endrakaputra/thomm limahekin)

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved