BATAM TERKINI

Kesepakatan di Polsek Sekupang Dilanggar, Satwa Minta Polisi Tindak Tegas

Perselisihan di lahan yang berada di di Sei Temiang, Sari Kendal, RT 03 RW 07 Kelurahan Tanjungriau, Sekupang, Batam masih bergulir.

Kesepakatan di Polsek Sekupang Dilanggar, Satwa Minta Polisi Tindak Tegas
TRIBUNBATAM.id/LEO HALAWA
Nahor Perwakilan PT Satwa Adi Batam menunjukan besi-besi yang sudah berdiri di lahan yang berada di Kelurahan Tanjungriau, Sekupang, Batam, Kamis (16/1) sore. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Perselisihan di lahan yang berada di Sei Temiang, Sari Kendal, RT 03 RW 07 Kelurahan Tanjungriau, Sekupang, Batam masih bergulir.

Antara PT Satwa Adi Batam dengan Hendrik Direktur PT Sahabat Baru Kita.

Perselisihan itu pun sudah masuk meja hearing Komisi I DPRD Kota Batam. Namun belum juga selesai.

Nahor Kamaleng perwakilan PT Satwa Adi Batam mengatakan, terakhir rapat terkait persoalan lahan luas sekitar tujuh hektare itu pada 31 Desember 2019 di Mapolsek Sekupang.

Menurut Nahor, pada rapat yang dihadiri Danramil 02/B Sekupang Kapten R Sitinjak, Kapolsek Sekupang AKP Ulil Rahim, Camat Sekupang M Arman, Lurah Tanjungriau, Perwakilan BP Batam, Hendrik Direktur PT Sahabat Baru Kita sudah sepekat.

Bahwa untuk tidak memicu konflik agar menahan diri. Sehingga diputuskan, lahan diambil oleh BP Batam sementara waktu. Di lahan sepakat tak ada kegiatan.

Bantah Serobot Lahan, Hendrik Tanggapi Hearing Komisi I DPRD Batam

Kantongi Legalitas Lahan Seranggong Batam, Pihak Perusahaan Ngaku Tak Akan Mundur

Tak Terurus, Camat Batuaji Usul Lahan Depan Pasar Fanindo Disulap Jadi Taman dan Area Jogging

Sebagian Lahan Kampung Jabi Masuk Area Bandara Hang Nadim Batam, Disebut Ada 3 Kepentingan

"Tapi sampai saat ini, dari pihak warga yang membeli lahan itu dari pak Hendrik sebagai Direktur PT Sahabat Baru Kita bangun rumah terus. Artinya, sudah melanggar kesepakatan pada rapat itu. Kami sangat menyesalkan soal ini," kata Nahor Kamis (16/1).

Kendati begitu, Nahor menduga pihak Polsek Sekupang terkesan membiarkan warga bangun rumah. Sebab menurutnya, seyogianya dengan adanya warga yang menyalahi kesepakatan segera diamankan oleh polisi.

"Tapi tidak kami lihat gebrakan itu. Seakan dibiarkan membangun. Kami juga tak tinggal diam. Kami akan melakukan upaya mempertahankan lahan ini. Karena sejak 1986 sampai 2014 lahan itu milik kami,” kata Nahor.

“Saat ini pengajuan perpanjangan UWTO di BP Batam. Kalau mereka membangun, jangan salahkan kami kalau memagari lahan kami. Karena mereka yang melanggar kesepakatan," tegas Nahor.

Halaman
12
Penulis: Leo Halawa
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved