Hindari Pinjaman, Presiden Jokowi Kedepankan Skema Investasi dan Kerja Sama Bagun Ibu kota Baru

Hindari opsi pinjaman, Presiden Jokowi kedepankan skema investasi dan kerja sama dalam membangun ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kaltim.

Hindari Pinjaman, Presiden Jokowi Kedepankan Skema Investasi dan Kerja Sama Bagun Ibu kota Baru
(KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)
Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden mengedepankan skema investasi dan kerja sama dalam membangun ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Skema investasi dan kerja sama akan digunakan pemerintah dalam membangun ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya menghindari skema pinjaman dalam merealisasikan ibu kota baru Indonesia itu.  

Hal tersebut disampaikan Presiden saat bertemu dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2020).

"Yang kami tawarkan satu tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama," tegasnya sesuai keterangan pers Biro Pers Istana Kepresidenan, seperri dilansir Tribunnews.com.

Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Presiden menyebut dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.

"Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan," jelas Presiden.

Selain itu, pemilihan tokoh-tokoh tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional.

Dengan terbangunnya kepercayaan, kata Presiden, maka akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama.

"Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana," imbuhnya.

Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru nantinya, Presiden menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman
123
Editor: Septyan Mulia Rohman
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved