Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi di Jiwasraya, Pakar Hukum: Jangan Ragu Gunakan UU TPPU

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Yenti Ganarsih meminta Kejaksaan Agung tidak ragu menggunakan UU TPPU terkait kasus korupsi di Jiwasraya.

Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi di Jiwasraya, Pakar Hukum: Jangan Ragu Gunakan UU TPPU
KONTAN/Cheppy A. Muchlis
Langkah Kejagung untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya direspon sejumlah pihak. Sejumlah pakar meminta agar oenyidik tidak ragu menggunakan UU tindak pidana pencucian uang. 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA -Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya mendapat sorotan sejumlah pihak. 

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Yenti Ganarsih meminta Kejaksaan Agung tidak ragu menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Menurutnya, penerapan TPPU dapat membuka satu per satu ke mana uang hasil kejahatan tersebut mengalir.

"Ini penting karena yang dibutuhkan sekarang bagaimana mengembalikan atau melacak uang yang hampir Rp 14 triliun itu,” kata Yenti dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020) seperti dilansir Tribunnews.com.

 

Menurutnya, saat para tersangka sudah diduga menerima uang hasil korupsi dan menggunakan uang tersebut, UU Pencucian Uang sudah dapat diterapkan.

“Saya mengatakan kita sudah masuk rezim TPPU 2002. Jadi TPPU ini harus jalan untuk mengetahui sejak kapan lima tersangka ini dinyatakan pasal-pasal Tipikor,” ujar dia.

Lebih jauh, Yenti menyebut kasus Jiwasraya ini sebagai momentum bagi Kejagung untuk menunjukkan kualitasnya dengan mengusut tuntas dan mengembalikan kerugian keuangan negara.

"Waktunya Kejaksaan Agung membuktikan bahwa sebagai penyidik korupsi bisa atau berlomba tidak kalah dari KPK," katanya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memastikan pihak yang menikmati uang hasil korupsi Jiwasraya tidak melaporkan SPT tahunan pajak.

Pihak-pihak tersebut, menurutnya bisa dipidana dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda 400 persen.

"Kalau ingin memiskinkan koruptor di saat bersamaan lakukan penyidikan pajak," katanya.

Halaman
1234
Editor: Septyan Mulia Rohman
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved