Rapat Dengar Pendapat di DPR, APKASI Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikaji Ulang

Hadir di rapat dengar pendapat DPR, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta kenaikan iuran BPJS dikaji ulang.

Rapat Dengar Pendapat di DPR, APKASI Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikaji Ulang
TRIBUNBATAM.ID/KOMPAS.COM
Ilustrasi Iuran BPJS Kesehatan. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan berpengaruh pada keuangan daerah. 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2020 berdampak pada keuangan daerah. 

Sekretaris Bidang Kesehatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Hendra Gunawan mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran, kesehatan (10 persen), infrastruktur (25 persen).

Ini artinya sudah 55 persen anggaran APBD digunakan untuk sektor-sektor yang sudah diplot pemerintah pusat. Jika hal ini ditambah dengan belanja pegawai, dan penambahan iuran BPJS, maka sisa anggaran semakin kecil.

“Kami berharap kenaikan iuran BPJSD Kesehatan ini bisa ditinjau ulang," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IX DPR RI, Gedung Nusanta I, Senayan Jakarta, Kamis (16/1/2020) tentang dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di daerah seperti dilansir Tribunnews.com.

Hal lain yang menjadi sorotan, tambah Hendra, masih ada data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak sinkron dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Selain itu, masih banyak data PBI yang tidak valid. Bahkan ada beberapa kasus ditemukan data warga kabupaten lain yang menerima PBI dari kabupaten yang membayar iuran.

”Untuk itu penyelarasan data PBI program JK antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan BPJS Kesehatan. Proses pembersihan dan penggantian terus dilakukan untuk memastikan penerima PBI adalah orang-orang yang berhak,” kata dia.

Hendra mengakui, dengan adanya kenaikan iuran BPJS, Pemda kesulitan mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan menyeluruh hingga 100 persen.

“Iuran yang naik hingga 100 persen sangat memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Di beberapa daerah peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai lebih dari 90 persen dan sudah lolos sebagai kabupaten yang melaksanakan Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan menyeluruh. Namun dengan adanya kenaikan iuran BPJS, pemerintah daerah akan kesulitan untuk mempertahankan kepesertaan mencapai lebih dari 90 persen,” ungkap Bupati Musi Rawas, Sumatra Selatan ini.

 Selain Hendra Gunawan, dalam rapat tersebut turut hadir Erlina Ria Norsan selaku Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Daerah (Bupati Mempawah).

Halaman
123
Editor: Septyan Mulia Rohman
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved