Breaking News:

Rencana Penyesuaian Tarif Ojek Online oleh Kemenhub, YLKI: Belum Layak Dilakukan

Rencana penyesuaian tarif ojek online oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat reaksi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

TRIBUNBATAM.ID/BERES LUMBANTOBING
Puluhan driver ojek online yang tergabung alam Grab mendapatkan pembekalan dari Satlantas Polresta Barelang bekerjasama dengan Yamaha, Minggu (22/12/2019). Ilustrasi ojek online. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai, rencana penyesuaian tarif ojek online oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum perlu dilakukan. Foto ilustrasi. 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Rencana penyesuaian tarif ojek online oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat reaksi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). 

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, kenaikan tarif ojek online belum layak dilakukan.

Rencana penyesuaian tarif ini muncul setelah adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan pengemudi ojol yang tergabung dalam Kelompok Roda Dua (Garda), Rabu (15/1/2020).

Dilansir Kontan.co.id, penolakan rencana penyesuaian tarif ojek online ini didasari oleh beberapa pertimbangan.

Pertama, besaran kenaikan tarif pada September 2019 dirasa sudah cukup signifikan, dengan Rp 2.500 per km untuk batas atas, Rp2.000 per km untuk batas bawah. Serta tarif minimal Rp 8.000 hingga 10.000 untuk jarak minimal.

"Formulasi tarif tersebut sudah mencerminkan tarif yang sebenarnya, sesuai dengan biaya pokok, plus margin profit yang wajar," ujar Tulus Abadi seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (23/1/2020).

Selain itu, pihkanya menilai adanya keluhan penurunan pendapatan dari mitra pengemudi yang disebabkan oleh banyaknya promo yang diberikan pihak ketiga.

Menurut Tulus, Kemenhub seharusnya lebih mengawasi pemberian promo agar nilainya tidak melewati tarif batas bawah, sehingga kenaikan tarif tidak perlu dilakukan.

Setelah kenaikan tarif pada September 2019 lalu, belum pernah ada ulasan terhadap pelayanan ojek online.

Dengan adanya rencana kenaikan tarif, Tulus menyayangkan sikap Kemenhub yang terkesan hanya mempertimbangkan kepentingan pengemudi ojek online saja, dan mengesampingkan kepentingan pelayanan bagi konsumen, khususnya dari aspek keamanan.

Halaman
12
Editor: Septyan Mulia Rohman
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved