Breaking News:

Disdik Provinsi Kepri Bakal Buat Aturan Umum, Cegah Kasus Bully di Sekolah

Cegah kasus perundungan (bully) di sekolah, Disdik Provinsi Kepri bakal membuat aturan umum yang akan dipedomani oleh setiap murid dan guru.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Endrakaputra
Pertemuan kasus perundungan (bully) yang dialami seorang pelajar siswi sekolah kejuruan di Anambas di ruang Komisi lV DPRD Kepri belum lama ini. Disdik Provinsi Kepri akan membuat aturan umum mencegah kasus perundungan kembali terjadi. 

"Jadi saat itu 2 November 2019 lalu si anak ini sedang berada di kapal roro. Siswi tersebut dengan seorang teman laki-lakinya duduk di atas motor. Hanya saja posisinya si wanita di depan, laki-laki di belakang, sambil pegangan tangan. 

Jadi guru agamanya ini melihat dan langsung menegur dua siswanya itu," ujarnya dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi lV Sirajudin Nur dan turut serta dihadiri anggota Komisi, serta pihak KPPAD, Disdik Kepri, dan Sekolah, Selasa (21/1/2020).

Ia melanjutkan, teguran yang dilontarkan guru agama ternyata tidak digubris oleh siswi tersebut. Sehingga keluarlah perkataan kasar tersebut.

"Saat itu pengakuan guru tersebut kepada saya, bahwa emosi saat ditegur malah tidak dihiraukan. Apalagi saat itu ada siswa lainnya, dan masyarakat juga," ujarnya.

Atas kejadian di kapal roro tersebut, si anak tidak datang untuk bersekolah. Pihak sekolah pun menyurati orang tua siswi agar datang mencari solusi atas persoalan tersebut.

"Surat pemanggilan itu pada hari Senin, tapi orang tua terlebih dahulu datang satu hari sebelum pemanggilan," ucapnya melanjutkan cerita.

Dijelaskannya dalam pertemuan itu, orang tua siswa sangat keberatan atas ucapan oknum guru tersebut dan meminta sekolah memberikan kebijakan.

"Saya bilang saat itu pasti kami ambil kebijakan. Saya sebagai kepala sekolah punya tanggung jawab. Orang tuanya bilang, anaknya nggak mau sekolah lagi. Tapi minta pindah usai ujian semester ganjil," ucapnya.

Ia melanjutkan, saat pertemuan tersebut dirinya juga sudah memanggil guru bersangkutan, dan sudah saling memaafkan atas kejadian itu.

"Ada empat poin dalam pertemuan itu. Pertama, sudah saling memaafkan kedua belah pihak. Kedua, persoalan ini diselesaikan kekeluargaan tanpa melibatkan pihak lain. Ketiga, anaknya mau dipindahkan, tapi minta sampai selesai ujian semester ganjil, dan keempat sekolah akan menyiapkan segala administrasi kelangkapan untuk pindah sekolah," ujarnya.

Ia menyampaikan, dari pertemuan tersebut, nantinya akan diselesaikan pada esok harinya Senin, sesuai surat pemanggilan.

"Namun kami tunggu kok tak kunjung datang orang tua siswinya. Pas saya telpon orang tua yang perempuan, kaget saya. Jawaban orang tuanya, kami tidak akan kesekolah. Bingung saya jadinya. Kok tiba-tiba ingkar janji orang tuanya.

Padahal baru sehari sebelumnya kita sudah pertemuan, dan berdamai," sebutnya.

Jelang beberapa hari atas ketidakhadirian orang tua siswi itu, camat setempat menemui Kepala Sekolah, dan berencana melakukan mediasi.

"Saya sama Pak Camat sama kok tujuannya, ingin anak ini jangan sampai nggak sekolah, kalau mau pindah, kita uruskan pindahnya. Hasil mediasi tersebut sama, anak selesaikan ujian semester ganjil, lalu baru pindah sekolah, serta janji kembali, tidak mengungkit persoalan ini," sebutnya kembali.

Tanpa diduga oleh Tugiono, persoalan ini tiba-tiba kembali mencuat di media sosial, dengan isu bahwa sekolah mengeluarkan siswinya.

"Makanya kami klarifikasi, bahwa sekolah tidak ada mengeluarkan siswinya, jangan percaya dengan satu pihak, dan media sosial," ujarnya kembali.

Sebelumnya diberitakan, Komisi lV DPRD Kepri menggelar pertemuan bersama Dinas Pendidikan Kepri di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (21/1/2020).

Pertemuan itu untuk menyikapi persoalan bully siswi SMK oleh seorang oknum guru di Anambas.

Pantauan Tribunbatam.id, selain pihak Disdik, terlihat pula kehadiran komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri, pihak sekolah, serta siswi tersebut.

"KPPAD hadir juga di sini untuk mengetahui sebenarnya persoalan yang terjadi. Kami tetap pada perlindungan anak," ujar Ketua KPPAD Kepri Erry Syahrial.

Oknum Guru Terancam Kena Sanksi
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri akan memberikan sanksi kepada oknum guru di sebuah sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Kepulauan Anambas
Ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Muhd Dali setelah mendengar pernyataan kepala sekolah dan siswi yang dalam pertemuan dengan Komisi IV DPRD Provinsi Kepri
"Kami menyesali juga atas ucapan yang keluar dari perkataan oknum guru tersebut. Mendidik anak atau siswa harus pada koridor yang benar. Kami akan berikan sanksi kepada guru itu melalui sekolah," ujarnya Selasa (21/1/2020).
Menurutnya, orang tua dan pelajar di Provinsi Kepri harus mengerti bahwa guru adalah orang tua kedua.
Dalam kesempatan itu, Dali sempat menanyakan kepada siswi tersebut atas keinginannya bersekolah. 
"Jadi saya tanya langsung kepada adinda, kemana sekolah yang diinginkan oleh adinda. Apakah benar mau pindah di SMKN 2 Tanjungpinang," tanya Dali kepada siswi tersebut.
Siswi itu menjawab keinginan bersekolah di Tanjungpinang. 
"Iya pak saya mau di SMKN 2 Tanjungpinang," jawab siswi tersebut. 
Atas jawaban tersebut, Kepala Sekolah SMKN 2 Tanjungpinang yang turut hadir dalam pertemuan itu siap menerima siswi tersebut.
"Kami siap menerima siswi tersebut, nanti tinggal menyelesaikan adminitrasi pindah sekolah," sebutnya.
 
 
Setelah mendengar langsung jawaban siswi tersebut, dan pihak sekolah yang akan menjadi tujuan pindah. Dali pun menyampaikan, telah mendapat titik penyelesaian atas kejadian tersebut.
"Seharusnya persoalan ini cukup diselesaikan oleh Walikelas saja, atau pihak sekolah. Jangan suatu persoalan yang kiranya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, malah menjadi persoalan sangat besar," ucapnya.(Tribunbatam.id/Endrakaputra/Rahmatika)
 
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved