Terlibat Kasus Suap Gubernur Kepri, Kock Meng Dituntut 2 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kock Meng dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan, Senin (27/1/2020).

Tribunbatam.id/Dipa Nusantara
Kock Meng Saat Berada di Ruangan KPK, Ia resmi ditahan oleh KPK 

Terlibat Kasus Suap Gubernur Kepri, Kock Meng Dituntut 2 Tahun Penjara 

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kock Meng dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan, Senin (27/1/2020).

Kock Meng merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang melibatkan Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun.

"Kami penuntut umum menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar, satu, menyatakan terdakwa Kock Meng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK M Asri Irwan saat membaca surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Jaksa, hal yang memberatkan Kock Meng adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan Kock Meng adalah berlaku sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Dalam perkara ini, jaksa menilai Kock Meng terbukti menyuap mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dolar Singapura.

Suap diberikan melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Saat Sidang Kock Meng, Terungkap Peran Abu Bakar, Nelayan Batam dalam Kasus Nurdin Basirun

Menurut jaksa, suap itu diberikan pengusaha Kock Meng bersama-sama rekannya, Johanes Kodrat dan Abu Bakar. Pemberian tersebut dimaksudkan agar Gubernur Nurdin menandatangani Surat Izin Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0796/DKP/SET tanggal 07 Mei 2019 atas nama Kock Meng seluas 6,2 hektar.

Kemudian, menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0945/DKP/SET tanggal 31 Mei 2019 atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektar.

Kemudian menyetujui rencana memasukkan kedua izin tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Riau.

"Terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa pemberian uang melalui Abu Bakar dan Johanes Kodrat kepada Nurdin Basirun melalui Budy Hartono dan Edy Sofyan adalah pemberian tidak resmi sebagaimana keterangan terdakwa yang menerangkan, 'Saya tidak peduli apakah resmi atau tidak resmi, yang penting cepat selesai'," kata Jaksa.

Atas perbuatannya, jaksa menilai Kock Meng melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (kompas.com)

*Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Suap Gubernur Kepri, Kock Meng Dituntut Dua Tahun Penjara"

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved