Batam Darurat Pengangguran, Begini Solusi Rian Ernest

Batam Darurat Pengangguran, Begini Solusi Rian Ernest

TRIBUNBATAM.id - Pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan pemerintah setempat guna mendatangkan peluang Investasi tampaknya belum berhasil untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di Kota Batam.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat bahwa jumlah pengangguran di Batam sebanyak 54.018 orang per Agustus 2018. Belum lagi tercatat bahwa sebanyak 90 perusahaan tutup di tahun 2017, 62 perusahaan tutup di tahun 2018, serta 27 perusahaan tutup per Agustus 2019.

Menanggapi permasalahan ini, bakal calon wali kota Batam 2020 jalur independen turut membuka suara.

“Pengangguran di Batam ini hampir di angka 8 persen. Sedangkan, rata-rata nasional sekitar 5 persen. Artinya, kita sekitar 3 persen di atas rata-rata nasional. Ini sangat memprihatinkan apalagi mengingat jargon kalau Batam ini adalah Kota Industri dan Free Trade Zone.

Kalau konsepnya bagus tapi pengangguran tetap tinggi, berarti ada yang salah dalam sistem dan tata kelola Batam saat ini. Tidak bisa hanya tutupi kegagalan ini dengan narasi pembangunan infrastruktur. Apalagi kalau pembangunan itu adalah program nasional Presiden Joko Widodo, bukan Wali Kota,” ujarnya, Rabu (29/1/2020).

Rian menyebutkan bahwa terdapat dua permasalahan yang menyebabkan larinya Investor dari kota Batam, yakni urusan perizinan yang berbelit-belit dan tingginya Upah Minimum Kota (UMK) Batam.

“Jadi permasalahan di kota Batam ini adalah upah minimum terus naik tapi tidak dibarengi dengan produktivitas karyawan. Kedua, permasalahan aturan dan perizinan itu betul-betul menjadi masalah karena meskipun sudah menjadi satu nahkoda, tapi mengurus perizinan itu tetap tidak mudah juga. Tetap ribet juga,” ungkapnya.

Menurutnya, transparansi dalam perizinan menjadi hal yang utama guna menghindari perilaku oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Saya katakan berulang kali transparansi itu menjadi hal yang utama. Saya ingin semua, kalau bisa, dilakukan secara online. Hindari lagi tatap muka supaya tidak ada lagi kesempatan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencari peruntungan dari perizinan,” tegasnya.

Rian menyatakan bahwa Batam harus memperbaiki kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha.

“Pantau trend usaha. Bukan berpangku tangan dan tidak proaktif membaca trend usaha. Tingkatkan produktivitas agar pengusaha juga memaklumi kenaikan Upah Minimum. Jangan seperti keadaan sekarang yang menyebabkan banyak pabrik tutup dan lari ke luar negeri.

Mereka ke luar negeri kenapa? Karena kita kalah kompetitif. Tenaga kerja harus lebih giat. Aturan harus dipangkas. Perizinan harus dipangkas,” terangnya memberi solusi.

Apabila terpilih untuk menjabat sebagai Wali Kota, Rian akan meningkatkan SDM Batam dan mempermudah aturan perizinan.

“Jadi sekali lagi, jantungnya Batam adalah industri manufaktur. Industri manufaktur akan lebih bergeliat kalau tenaga kerja kita produktif dan aturan-aturan perizinannya itu ringkas dan transparan. Itu yang akan saya lakukan dan saya kejar melalui program Batam Baru saya nanti,” tutupnya. (adv)