Enam Ranperda Usulan Pemerintah Disetujui 7 Fraksi DPRD Tanjungpinang, Syahrul Harap Segera Disahkan

Tujuh fraksi di DPRD Tanjungpinang menyetujui 6 Ranperda usulan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Wali kota Tanjungpinang harap Ranperda dapat disahkan.

Enam Ranperda Usulan Pemerintah Disetujui 7 Fraksi DPRD Tanjungpinang, Syahrul Harap Segera Disahkan
TribunBatam.id/Istimewa
Wali Kota dan Wakil Wali kota Tanjungpinang, Syahrul dan Rahma saat sesi foto bersama pimpinan DPRD Tanjungpinang dalam paripurna, Sabtu (1/2/2020). Tujuh fraksi di DPRD menyetujui usulan 6 Ranperda yang disampaikan Pemko Tanjungpinang. 

TANJUNGPINANG,TRIBUNBATAM.id - Tujuh fraksi di DPRD Tanjungpinang menyetujui 6 Ranperda usulan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Hal ini disampaikan saat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni serta dihadiri Wali kota dan Wakil Tanjungpinang Syahrul-Rahma, serta Wakil Ketua I DPRD, Ade Angga, Sabtu (01/02/2020) kemarin.

Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengharapkan, enam Ranperda yang diusulkan Pemko Tanjungpinang dapat segera terealisasi menjadi peraturan daerah.

Hal ini diperlukan agar menjadi dasar pijakan atau pedoman dan petunjuk bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam hal kepastian hukum yang implementatif dan berkualitas.

"Enam propemperda yang menjadi skala prioritas itu adalah ranperda tentang perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanjungpinang, dan ranperda tentang perseroan terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama," sebutnya

Selanjutnya, ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota Tanjungpinang nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 2 tahun 2010 tentang pengujian kendaraan bermotor.

"Kemudian, ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 9 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus KORPRI, dan ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 10 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja RSUD," ucapnya.

Saran dan masukan dari sejumlah fraksi berupa pemantapan regulasi atau pemantapan hukum terhadap muatan ranperda yang akan dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi perhatian Pemko Tanjungpinang.

Begitu juga penyeimbang pelayanan publik, kekuatan pasar dan perbankan menjadi tolok ukur bagi Pemko Tanjungpinang dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kekuatan keuangan yang berdampak terhadap daerah menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama.

"Dengan penetapan ranperda menjadi perda nantinya, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Tanjungpinang dan kepastian hukum serta di implementasikan," katanya.(TribunBatam.id/Endrakaputra)

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Septyan Mulia Rohman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved