TANJUNGPINANG TERKINI

Dinilai Tidak Transparan, Ketua DPRD Minta Pemko Tanjungpinang Kaji Ulang Penerimaan Tenaga Honorer

Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengkritik penerimaan tenaga honorer yang menurutnya ditutup-tutupi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang

Dinilai Tidak Transparan, Ketua DPRD Minta Pemko Tanjungpinang Kaji Ulang Penerimaan Tenaga Honorer
TribunBatam.id/Istimewa
Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni. Politisi PDIP ini meminta Pemko Tanjungpinang mengkaji ulang penerimaan PTT yang dinilainya tidak transparan. 

TANJUNGPINANG,TRIBUNBATAM.id - Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengkritik penerimaan tenaga honorer yang menurutnya ditutup-tutupi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Menurutnya, hal ini di pandang perlu oleh DPRD untuk menyikapi hal tersebut, mengingat ada keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi DPRD. Diantaranya, fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi pembentukan peraturan daerah .

"Kami mendapat laporan adanya informasi mengenai menjamurnya penerimaan pegawai tidak tetap (PTT), honorer ataupun THL di Pemerintah Kota Tanjungpinang tanpa melalui proses yang transparan. Oleh karena itu, Senin (10/2/2020) dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk hadir," ujarnya, Rabu (12/2/2020).

Weni menegaskan, DPRD tidak membenarkan juga tidak melarang dilakukannya penerimaan itu. DPRD menurutnya hanya meminta proses dilakukan secara terbuka serta sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Termasuk apakah BPSDM sudah memiliki analisis jabatan, dan apakah masing masing OPD sudah melakukan analisis beban kerja maupun kebutuhan kepegawaian di OPD masing masing. Sekarang yang jadi persoalan, apakah analisis itu ada? Apakah sudah sesuai antara analisis jabatan oleh BPSDM dengan kebutuhan dimasing masing OPD ataupun Kecamatan/Kelurahan," ucapnya.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada pasal 6 dijelaskan bahwa Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK.

Pada ketentuan pasal 7 ayat (2) dijelaskan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

Terkait PPPK ini juga telah diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK.

Pada pasal 4 PP Nomor 49/2018 tersebut juga disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

Namun, PP Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK masih memberikan kesempatan kepada PTT ataupun tenaga honorer sampai tahun 2023.

Halaman
123
Penulis: Endra Kaputra
Editor: Septyan Mulia Rohman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved