TANJUNGPINANG TERKINI

Dinilai Tidak Transparan, Ketua DPRD Minta Pemko Tanjungpinang Kaji Ulang Penerimaan Tenaga Honorer

Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengkritik penerimaan tenaga honorer yang menurutnya ditutup-tutupi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang

TribunBatam.id/Istimewa
Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni. Politisi PDIP ini meminta Pemko Tanjungpinang mengkaji ulang penerimaan PTT yang dinilainya tidak transparan. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari mengatakan, kenaikan gaji PTT di Pemko Tanjungpinang sebesar Rp 400 ribu. Ini artinya PTT di Tanjungpinang memperoleh hak keuangan Rp 1,5 juta setiap bulannya di 2020 ini.

"Febuari ini sudah bisa menerima. Sebab kenaikan gaji ini dianggarkan di APBD 2020," ucapnya, Rabu (12/2/2020).

Teguh mengungkapkan, untuk kenaikan gaji GTT menurutnya bervariasi tergantung jenjang pendidikan.

Kenaikan hak keuangan pahlawan tanpa tanda jasa ini menurutnya antara Rp 150 hingga Rp 300 ribu.

Kenaikan gaji PTT dan GTT ini diakuinya sebagai bentuk penghargaan dalam membantu pembangunan Tanjungpinang.

"Angka pastinya saya lupa. Yang jelas harus diakui, peran PTT dan GTT sangat membantu. Untuk tenaga pengajar sangat dibutuhkan. Kalau PTT sudah sangat membantu baik dari perencanaan hingga implementasi pembangunan Tanjungpinang," ujarnya.(TribunBatam.id/Endrakaputra)

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Septyan Mulia Rohman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved