OMNIBUS LAW

Di Omnibus Law, Pemerintah Pangkas Uang Penghargaan Pekerja, Cek Juga Uang Pesangon PHK

Pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang pesangon dan penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK.

Di Omnibus Law, Pemerintah Pangkas Uang Penghargaan Pekerja, Cek Juga Uang Pesangon PHK
TRIBUNBATAM.id/ALAMUDIN HAMAPU
Masa aksi dari serikat pekerja yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD kota Batam, Senin (20/1/2020). 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah akan mengubah skema pemberian uang pesangon dan penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK.

Perubahan skema pemberian pesangon dan penghargaan ini tercantum dalam draf Rancan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diterima Kompas.com.

Adapun detail mengenai besaran pesangon dan penghargaan tercantum dalam pasal 156 RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja," bunyi pasal 156.

Dikutip dari draf RUU ini, besaran uang pesangon ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan.

Dimana besaran pesangon terbagi ke dalam 9 periode yang berbeda.

Berikut detail besaran pesangon yang diterima pekerja terkena PHK.

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah.

2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah.

3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah.

Halaman
123
Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved