Ini Harapan Bupati Natuna ke Pemerintah Pusat, Usai Daerahnya Jadi Tempat Observasi WNI dari Wuhan

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Setelah serangkaian masa observasi ratusan WNI dari Wuhan, China, berakhir di Natuna, Bupati Natuna, Hamid Rizal angkat bicara terkait perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya.

Bupati Natuna, Hamid Rizal meminta pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius kepada daerah yang dipimpinnya.

"Selama ini Natuna masih jauh dari ketertinggalan akses fasilitas penunjang. Lihat rumah sakit kita, lihat akses transportasi menuju Natuna, semuanya terbatas," ujar Hamid, Selasa (18/2/2020).

"Kami tidak meminta banyak, kami hanya meminta pusat memperhatikan nasib Natuna," sambungnya.

Bahkan Hamid menyebutkan salah satu kebutuhan masyarakat seperti rumah sakit di Natuna, hanya memiliki fasilitas seadanya.

"Natuna memang memiliki rumah sakit namun hanya tipe C, setidaknya kita harus memiliki rumah sakit tipe B agar dapat melayani kebutuhan kesehatan masyarakat," ujarnya.

• Suguhkan View Eksotis, Kunjungi Wisata Geopark Nasional Tanjung Datuk di Natuna

• Diupah Rp 8 Ribu Per Kg, Warga Natuna Pilih Jadi Pemetik Cengkeh Daripada Melaut Saat Musim Panen

Hal itu bukan tanpa alasan. Rumah sakit dengan tipe menjadi kebutuhan dasar warga. Sebab, Natuna ini jauh dari segala akses kota.

Tidak hanya itu, Hamid juga meminta kepada pusat jika ada kebijakan pemerintah pusat untuk Natuna sebaiknya dilakukan koordinasi terlebih dahulu sebelumnya.

Dicontohkannya seperti kejadian penempatan 238 WNI yang menjalani masa observasi di Hanggar Lanud Raden Sajad, Natuna.

Hal itu dikarenakan kurang adanya koordinasi, sehingga pada waktu itu gejolak penolakan warga meningkat. Menurut Hamid, tidak lain dari itu, karena warga memiliki rasa ketakutan.

Bahkan Hamid menilai, sudah saatnya pemerintah pusat perlu menaikkan status Pemerintah Kabupaten Natuna naik menjadi Pemerintah Provinsi Khusus Natuna.

"Saya rasa itu langkah terbaik untuk mengelola potensi yang dimiliki Natuna," ujarnya.

Natuna, menurutnya, memiliki wilayah perairan laut 99,2 persen. Namun Pemerintah Kabupaten tidak dapat mengelolanya.

"Kalau Natuna jadi provinsi khusus maka kekayaan sumber alamnya dapat dikelola untuk mendorong kemajuan Natuna itu sendiri. Hari ini kan semua kewenangan penuh ada di provinsi untuk mengelola laut dari 0-12 mil, lalu kabupaten dapat apa?," kata Hamid.

Ia melanjutkan, potensi alam Natuna menyimpan kekayaan yang melimpah. Karena itulah Natuna kerap diperebutkan negara tetangga.

(Tribunbatam.id/bereslumbantobing)