Datang ke Batam, KPK Bangun Komitmen dengan Komite Advokasi Daerah dan Pelaku Usaha

Kegiatan ini juga termasuk dalam fungsi KPK melakukan tugas koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Kepri.

Datang ke Batam, KPK Bangun Komitmen dengan Komite Advokasi Daerah dan Pelaku Usaha
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Bangun komitmen dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di wilayah Kepri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan Komite Advokasi Daerah (KAD) dan para pelaku usaha.

Kegiatan ini juga termasuk dalam fungsi KPK melakukan tugas koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Kepri.

Rapat dihadiri Koordinator Wilayah II KPK Abdul Haris, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk dan Wakil Sekretaris KAD Ernawati serta jajaran pengurus KAD Provinsi Kepri.

“Melalui forum ini KPK memfasilitasi untuk membangun sinergitas antara Pemda dengan sektor swasta untuk membangun dunia usaha yang berintegritas di Batam. Peran swasta sangat besar dalam upaya pencegahan korupsi, karenanya jangan lagi membuka peluang suap dalam bisnis,” jelas Haris, Selasa (25/2/2020).

KAD adalah forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik privat (public-private dialogue) yang membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah (KAD) dan di tingkat pusat (KAN).

 Kebijakan Pemko dan BP Batam Dianggap Menyusahkan, Pengusaha Ngadu ke KPK

KAD dibentuk atas inisiasi KPK.

Struktur KAD terdiri atas unsur pemerintah daerah, asosiasi bisnis, kamar dagang, akademisi, dan masyarakat sipil (LSM).

Proses pembentukan KAD Kepri dilakukan sejak 2018.

Pada 2019 telah diterbitkan SK Gubernur Kepri yang mengukuhkan pembentukan KAD.

Setelah menyusun struktur keanggotaan, pengurus menyusun rencana aksi atas daftar persoalan yang dihadapi pelaku usaha dalam kaitan hubungan dengan pemda sebagai regulator.

Sebagai oversight party, KPK turut mengawasi dan melakukan monitoring atas rekomendasi dan rencana aksi yang disusun KAD.

KPK juga dapat menfasilitasi KAD untuk menghasilkan rekomendasi dan menyusun rencana aksi.

Upaya pencegahan korupsi ini dilakukan KPK sebagai bagian dari program Profit (profesional berintegritas).

Sebuah program pencegahan korupsi yang bertujuan mendorong pembangunan integritas di sektor bisnis guna mencegah praktik suap dan korupsi serta memperbaiki tata kelola bisnis melalui kolaborasi multisektoral.

KPK juga membuat sebuah panduan pencegahan korupsi di sektor swasta (CEK).

Sosialisasi dan diseminasi Panduan CEK dilakukan kepada Kadin, asosiasi bisnis maupun ke perusahaan. (TRIBUNBATAM.id/LEO HALAWA)

Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved