Mahathir Mundur, Koalisi Pecah, Raja Tunjuk Mahathir Jadi PM Interim

Mahathir Mundur, Koalisi Pecah, Raja Tunjuk Mahathir Jadi PM Interim

KUALA LUMPUR, TRIBUNBATAM.id - Dr Mahathir Mohamad (95) mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia, Senin (24/2/2020) siang.

Namun, setelah mandat diserahkannya kepada Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah (63) kembali menunjuk Mahathir sebagai PM interim (pejabat sementara, malam harinya, untuk mendinginkan gejolak politik pemerintahan Malaysia).

Kepala Setiausaha Negara, Datuk Seri Mohd Zuki Ali sebagai juru bicara mengatakan bahwa Raja menerima pengunduran diri Mahathir, namun diangkat kembali menjadi PM interim sampai PH mengajukan calon pengganti.

Hanya saja, keputusan itu tak mendinginkan suasana karena koalisi Pakatan Harapan yang berkuasa langsung pecah.

Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) yang didirikan Mahathir menjelang Pemilu Malaysia menyatakan keluar dari koalisi yang dimotori Partai Keadilan Rakyat (PKR) tersebut.

Anwar Pecat Azmin

Hingga Senin malam, suasana di dalam tubuh PH justru semakin memanas, melebihi kepanikan wabah corona di China.

Sebanyak 12 anggota parlemen dari PKR menyatakan keluar dari partai yang dipimpin Anwar Ibrahim tersebut dan menyatakan akan membentuk koalisi independen di parlemen.

• SULAP Hutan Lindung Jadi Kaveling Bodong, Komisaris PT PMB Terancam Pidana 10 Tahun Penjara

Tidak itu saja, Anwar juga memecat dua Wakil Presiden PKR Mohamed Azmin Ali dan Zuraida Kamaruddin karena dianggap pengkhianat partai.

Azmin adalah Menteri Koordinator Perekonomian Malaysia yang disebut-sebut akan diplot Mahathir menjadi penggantinya karena desakan kelompok muda.

Sementara kubu lain di PKR tetap menginginkan Anwar Ibrahim (72) untuk menjadi PM melanjutkan kepemimpinan Mahathir, sesuai kesepakatan awal antara PKR dan Bersatu.

Bahkan, pendukung Anwar sudah mendesak Mahathir untuk menyerahkan tampuk kekuasaan ketika satu tahun berkuasa.

“Sudah terjadi pengkhianatan terbuka oleh berapa tokoh yang menjadi dalang utama dan jelas bertentangan dengan aturan partai terkait kedudukan Perdana Menteri,” kata Setiausaha Agung (Dewan Kehormatan) PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kepada wartawan terkait pemecatan Azmin dan Zuraida tersebut.

“Akibat pengkhianatan terbuka ini, hal ini merusak PH dan membawa dampak pada ekonomi dan politik. Kita lihat (kejatuhan) ringgit, bursa saham dan sebagainya. MPP (Majelis Pimpinan Pusat) penetapkan Azmin dan Zuraida dipecat,” katanya, seperti dilansir Tribun Batam dari Berita Harian Online.

Pengunduran diri Mahathir sebagai PM memang mengguncang koalisi dan pemerintahan Malaysia.

Sebab, jika PM mundur, maka kabinet otomatis bubar dan akan terjadi kekosongan pemerintahan.

Dalam konstitusi Malaysia yang menganut British Westminster dan negara persemakmuran, PM dan seluruh menteri satu paket.

Bahkan, Wakil PM tidak otomatis langsung naik jadi PM seperti halnya sistem presidensial di Indonesia. Mandat penuh langsung dipegang oleh raja.

Pada Senin siang, Raja Shah memanggil Presiden PKR Anwar Ibrahim dan isterinya, Dr Wan Azizah Wan Ismail yang juga wakil PM.

Keduanya datang ke Istana Negara dengan kendaraan terpisah.

Anwar menggunakan Lexus, sementara istrinya menggunakan Proton Perdana.

Keduanya keluar dari Istana Negara 40 menit kemudian sekitar pukul 15.15 sore waktu setempat (16.15 WIB). Pemanggilan Anwar dan istrinya dua jam setelah Mahathir meletakkan jabatan.

Pemanggilan ini diduga untuk mengkompromikan kembali status Mahathir yang akan ditunjuk sebagai PM interim sampai calon penggantinya disepakati.

“Sebagai PM sementara, Mahathir akan mengelola pemerintahan negara sampai Perdana Menteri baru diangkat dan kabinet dibentuk," kata juru bicara kerajaan.

Hanya saja, situasi koalisi PH yang saat ini berantakan, akan sangat sulit mencari pengganti Mahathir, termasuk bagi Anwar, meskipun partainya mendominasi jumlah kursi koalisi.

PH yang dibentuk tahun 2016 lalu untuk menggulingkan kekuasaan Najib Razak dan Barisan Nasional terdiri dari Partai Aksi Demokratis (DAP), PKR, Amanah dan Bersatu yang menguasai 122 kursi dari 222 kursi parlemen.

PKR adalah pemilik kursi terbanyak pada Pemilu 5 Mei 2018 lalu dengan 50 kursi, disusul DAP yang dipimpin Menteri Keuangan Lim Guan Eng, Bersatu atau PPBM (13) serta Amanah (11).

Untuk memuluskan Mahathir sebagai PM, koalisi mendapat dukungan dari Partai Warisan Sabah (8 kursi).

Pemecatan Azmin sebagai Wakil Presiden PKR bakal berdampak besar, tidak hanya di dalam tubuh PKR, juga pendukungnya.

Selain menjabat Menko Perekonomian, Azmin juga Menteri Besar Selangor, wilayah kerajaan terbesar di Malaysia.

Selain itu, DAP yang pendukung utamanya adalah etnis Tionghoa mendesak pertemuan darurat dan menolak suksesi yang dituntut PKR.

Guan Eng mangatakan, Mahathir harus melanjutkan jabatannya sebagai PM hingga akhir jabatan.

Jika DAP juga menolak Anwar sebagai PM, maka ambisi PKR bakal sirna karena untuk dipilih menjadi PM, setidaknya dibutuhkan 112 kursi parlemen.

Saat ini PKR otomatis hanya memiliki 39 kursi setelah 11 anggota parlemen kubu Azmin menyatakan keluar dari PKR.

Namun Mahathir sendiri sepertinya sudah emoh dengan urusan politik.

Pasalnya, setelah mundur dari PM, ia juga mengundurkan diri sebagai pimpinan partai PNBM atau Bersatu. Surat pengunduran dirinya diserahkan tiga jam setelah menyerahkan mandat kepada raja. (yan/bh/thestar/fmt/Tribun Network)