Ayo Kampanye Kepri Bebas Corona, Insentif Perpanjang Nafas Pelaku Wisata

Ayo Kampanye Kepri Bebas Corona, Insentif Perpanjang Nafas Pelaku Wisata

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kian hari, dampak Corona Virus (Covid-19) mulai melemahkan sejumlah sektor ekonomi di Batam.

Mulai dari pusat perbelanjaan ataupun industri parawisata sangat terdampak oleh wabah asal China ini.

Kunjungan itu kian hari kian merosot, bahkan mencapai angka terendah dalam sejarah.

Terutama sekali dari pintu-pintu masuk dari negara jiran, terutama Singapura dan Malaysia. Sebab, dua negara jiran itu termasuk terkena wabah.

Humas Pelabuhan Internasional Sekupang, Arif, mengakui, dampak corona ini membuat kunjungan kian berkurang setiap harinya.

"Menurun hingga 50 persen lebih, yang biasanya sehari mencapai 2000 hingga 3000 orang penumpang, namun sekarang hanya 800 dan 900 orang per harinya," ujar Arif.

Pemerintah memang mengumumkan stimulus ekonomi untuk membantu daerah-daerah wisata yang terkena dampak corona, terutama Bali, Kepri dan Sulkawesi Utara.

Ada 10 kawasan wisata yang mendapatkan insentif dari stimulus tersebut, termasuk Batam dan Bintan.

Di antara stimulus itu berupa insentif pajak hotel dan restoran serta pengurangan harga tiket hingga 50 persen, seperti yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

• Jokowi Buka Suara soal Arab Saudi Hentikan Sementara Kunjungan Umrah, Antisipasi Virus Corona

Sedangkan stimulus yang tidak langsung adalah percepatan pemberlakuan kartu pra kerja.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam, Muhammad Mansur mendukung stimulus pemerintah pusat untuk membantu pelaku wisata akibat dampak virus corona.

Menurut dia, Bandara Internasional Hang Nadim Batam bidsa sebagai jalur masuk alternatif wisatawan ke Batam menyusul sepinya penumpang via jalur laut.

Sebab, pemerintah memberikan insentif tiket pesawat domestik sebesar 30-50 persen.

"Kebijakannya bagus, cuma itu (virus corona) tidak bisa prediksi, sementara insentif terbatas. Seharusnya ada terobosan yang lebih bagus lagi, direct flight ke Batam dari negara lain, misalnya," ujarnya Rabu (26/2).

Diakuinya manfaat pembebasan pajak hotel dan restoran memang akan sangat dirasakan langsung. Terutama sekali untuk menutupi sebagian biaya operasional hotel seperti gaji karyawan dan sebagainya.

Namun, upaya lain harus tetap dilakukan di tengah penurunan okupansi hotel di Batam.

Saat ini, okupansi hotel-hotel di Batam berada di bawah 40 persen. Mengalami penurunan jika dibanding bulan-bulan sebelumnya. Pengusaha hotel saat ini hanya bergantung pada MICE dan wisatawan lokal yang datang ke Batam.

"Sekarang cuma domestik market yang ada, wedding dan meeting, itu tidak bisa mendukung operasional kita. Sekarang okupansi 40 persen aja sudah bagus," kata Mansur lagi.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan dalam bentuk kampanye, mengabarkan Batam sangat kondusif.

“Kita perlu kampanye bersama untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Kepri aman dari virus corona. Ini saatnya kita buat gebrakan bersama,” katanya.

Sebelumnya, Mansur mengaku memang sudah sudah ada rapat koordinasi bersama Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Hanya saja koordinasi yang dijalankan belum sampai pada bentuk kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menarik calon wisatawan.

Ketua PHRI Kepri Tupa Simanjuntak juga mendukung stimulus pemerintah yang mulai berlaku Maret ini. Hal ini akan meminimalisir dampak akibat sepinya kunjungan wisatawan ke Batam dan Bintan.

"Sebetulnya efek dari pembebasan pemungutan pajak ini, yang paling utama ialah tidak menciptakan pengangguran mengingat sepinya kunjungan wisatawan,” katanya.

Tupa juga setuju bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah membuat inovasi di daerah, seperti pemberian promo untuk menarik wisatawan, terutama wisatawan domestik.

Sudah saatnya wisata Kepri ini mencari alternatif dan tidak hanya bergantung pada wisatawan dari Singapura dan Malaysia.

"Harusnya dunia pariwasata di Kepri bisa belajar dari Bali, Ketika terjadi bom dulu masih bisa bernapas karena kunjungan wisatawan lokal yang masih stabil, sehingga tidak terpuruk ketika ada musibah. Mereka juga cepat memulihkan kecemasan wisatawan asing," katanya.

Belum Tahu

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengakui belum mendapatkan informasi resmi dari pusat terkait insentif yang akan diberlakukan pemerintah.

"Kami masih menunggu bentuk paket kebijakan ini. Apakah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) atau kebijakan lainnya," ujar Raja.

Penerimaan pajak hotel di Batam, rata-rata Rp 13 miliar per bulan dan pajak restoran Rp 9 hingga Rp 10 milliar setiap bulannya. Jika dibebaskan pajak, otomatis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam akan merosot. Hanya saja pihaknya belum mendapat informasi resmi.

"Kita koordinasi dengan Kanwil Pajak juga," ujarnya.

Ia mengatakan berdasarkan informasi yang diberitakan, pemerintah pusat akan beri hibah kepada Pemerintah Daerah.

Khusus insentif itu jika dibarengi dengan kompensasi yang seimbang dari pusat PAD tidak akan menjadi masalah.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Buralimar juga mendukung stimulus dari pusat itu. Ia mengharapkan insentif itu bisa membantu pelaku wisata bernafas hingga enam bulan ke depan.

"Pengaruh ke PAD Batam dan Bintan, sangat besar. Sektor pariwisata untuk PAD Bintan lebih 50 persen. Untuk Batam, 20 sampai 30 persen dari sektor pariwisata," kata Buralimar.

Ia mengakui selama ini insentif untuk mendorong wisman masuk pintu Indonesia, melalui subsidi tiket dengan sistem paket. Untuk paket subsidi tiket, dilakukan dengan menggandeng pelaku usaha, seperti hotel, restoran, spa dan lain sebagainya.

"Ini kita harapkan tetap dipertahankan tahun ini. Jadi bisa subsidi orang atau subsidi hotel dengan penghapusan atau pengurangan pajak hotel, dengan jangka waktu tertentu," katanya.

Namun apapun kebijakan pemerintah pusat, diharapkan Buralimar, dapat membantu industri pariwisata bisa turun.

Diharapkan juga agar program hot deal bisa dilanjutkan tahun ini.

"Kita harapkan, wisman terbantu dan daerah juga dibantu pusat. Sehingga, APBD normal," terangnya.

Ia mengharapkan, pemerintah juga berharap agar perhatian pemerintah pusat untuk pariwisata tidak hanya Batam dan Bintan. Apalagi pintu masuk wisman di Kepri ada empat, yakni Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun.

"Jadi kita harapkan, yang disubsidi jangan hanya Batam Bintan. Tapi juga Karimun dan Tanjungpinang. Di sanapun sepi juga," harapnya. (rus/blt/bob)