KPK Catat Masih Ada Lembaga Penyelenggara Negara dan Pejabat yang Malas Patuhi LHKPN

KPK mencatat, Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 28 Februari sebesar 51,12 persen. Masih ada yang belum lapor

kompas.com / DYLAN APRIALDO RACHMAN
logo KPK 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Nasional per 28 Februari 2020.

Tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan
BUMN/BUMD per 28 Februari 2020 adalah 51,12 persen. Dari total 358.900 wajib lapor, telah lapor 183.466 dan sisanya 175.434 belum lapor.

"Rata-rata per bidang, yaitu Eksekutif dengan tingkat kepatuhan 49,36 persen, telah lapor 142.810 dari total 289.322 WL. Yudikatif 88,69 persen, telah lapor 16.863 dari total 19.014 WL. Legislatif 54,16 persen, telah lapor 10.935 dari total 20.191 WL. Dan, BUMN/D 42,33 persen, telah lapor 12.858 dari total 30.373 WL," beber Plt Juru Bicara (Jubir) KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Senin (2/3/2020).

Terkait kepatuhan lapor untuk 13 orang staf khusus Presiden, tinggal 3 orang stafsus yang merupakan
wajib lapor periodik yang belum menyampaikan laporannya. Batas waktu yang diberikan adalah hingga akhir bulan ini, yaitu 31 Maret 2020.






Sementara, dari total delapan orang stafsus Wakil Presiden yang terdiri atas tiga wajib lapor periodik dan lima wajib lapor khusus, KPK baru menerima pelaporan dari satu orang PN wajib lapor periodik. Sementara, lima PN wajib lapor khusus seharusnya telah menyelesaikan laporan hartanya paling lambat pada 24 Februari 2020.

Namun demikian, meski telah melewati tenggat waktu tiga bulan setelah kelima stafsus tersebut dilantik dalam jabatan publik, sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi dan keterbukaan kepada publik, KPK mengimbau kepada kelima stafsus untuk tetap menyerahkan laporan hartanya.

"Demikian juga untuk Wantimpres, KPK masih menunggu LHKPN dari total sembilan orang PN. Tercatat dua orang merupakan wajib lapor periodik dan 7 PN lainnya adalah wajib lapor khusus. Kepada 7 orang PN wajib lapor khusus, KPK mengimbau agar segera menyampaikan LHKPN sebelum batas waktu 12 Maret 2020," tambahnya.

Menghubungi Tim LHKPN

KPK menyadari bahwa untuk sebagian PN yang baru menduduki jabatan publik. Yang mayoritas berlatar belakang swasta, mungkin memiliki kendala dalam pengisian LHKPN untuk pertama kalinya. Karenanya, KPK membuka kesempatan untuk pendampingan ataupun memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek).

Sosialisasi dan bintek dapat dilakukan baik kepada para PN secara langsung maupun kepada tim Unit Pengelola LHKPN (UPL) di instansi-instansi yang kemudian akan melakukan sosialisasi kepada PN.

Selain itu, PN juga dapat mengunduh panduan pengisian LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id atau jika masih mengalami kesulitan, silakan menghubungi KPK melalui no telepon 198 agar dapat dilakukan
asistensi.

Untuk pelaporan harta tahun 2019 ini, hingga 28 Februari 2020 sekurangnya KPK telah memenuhi
permintaan sosialisasi dan bintek sebanyak 90 kegiatan. KPK juga telah mengirimkan surat ataupun
menghubungi PN baik secara langsung maupun melalui tim UPL di masing-masing instansi untuk
mengingatkan PN terkait kewajiban LHKPN.

UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN mewajibkan, PN untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Juga diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tribunbatam.id/leo halawa)

Penulis: Leo Halawa
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved