4 Usulan HKI Kepri ke Pemerintah Untuk Atasi Dampak Virus Corona Terhadap Ekonomi Batam

4 Usulan HKI Kepri ke Pemerintah Untuk Atasi Dampak Virus Corona Terhadap Ekonomi Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Penyebaran kasus corona akan menghambat peredaran dari flow of goods, flow of people dan flow of money.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng.

"Kami sampaikan dengan flow of goods itu tidak hanya bahan baku, tapi juga bahan baku penolong dan bahan semi jadi lainnya yang diproduksi oleh mother company mereka di China maupun Perusahaan Global Supply Chain lainnya yang telah terikat kontrak dengan Perusahaan Manufacture di Batam," ujarnya, Selasa (3/3/2020).

Diakuinya memang perkembangan virus corona di China trendnya sudah menurun, tapi di negara-negara lainnya seperti Jepang, Korea Selatan dan Eropa terutama Italia sedang berkembangbiak dengan dahsyatnya.

Dalam waktu 5 hari, misalnya di Korea Selatan meningkat 6 kali lipat.

"Pada tanggal 27 masih di angka 763 orang dan per 2 Maret jam 00.00 menjadi 3.736 orang kemudian di Italia dari 229 orang menjadi 1.694 orang," katanya.

• 2 Kasus Baru Covid-19 di Singapura, MOH: Sempat ke Jakarta Sebelum Positif Virus Corona

Jepang juga telah menutup semua sekolah dan Disney Land bahkan penundaan penyelenggaraan dari Olimpiade 2020.

Kontribusi dari China, Jepang dan Korea terhadap perekonomian dunia sebesar 24 persen.

Ia menilai mata rantai pasokan global semakin terancam.

Beberapa waktu lalu, Innotek (perusahaan penyuplai untuk camera module buat apple) dan Samsung di Korea Selatan secara resmi memberitakan untuk shutdown.

"Lalu apa solusi jangka pendek yang kita harap dari Pemerintah melakukan lobby secara G to G, supaya operator-operator yang berada di centra-centra industri dan logistics di sana kembali kerja sehingga tidak terjadi kelangkaan supply," ujarnya.

Sebagai solusi kondisi ini, Pemerintah dapat memberikan insentif non fiscal terkait penundaan atas pajak dan restribusi daerah seperti pembebasan pengenaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak untuk orang asing yang bekerja USD 100 per bulannya, pengurangan atas BPHTB dan pajak-pajak lainnya yang diberlakukan di daerah.

Terkait TKA yang masih berada di China, katanya, harus dicarikan jalan keluar supaya mereka-mereka ini dapat kembali ke Batam untuk dapat memberikan instruksi kerja kepara karyawan-karyawannya.

Serta percepat kenaikan batasan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan terkait masalah keamanan yaitu meminilisir aksi-aksi unras yang sering kali disampaikan oleh Perusahaan Manufacture bahwa sangat mengganggu kegiatan produksi.

"Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, Batam sangat perlu dibangun industri-industri Global Supply Chain," tuturnya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)