BATAM TERKINI

KPK Sebut Ada Pejabat Malas Lapor Harta, Pemda Didesak Bikin Aturan Wajib Lapor LHKPN

KPK mendorong instansi untuk menerbitkan aturan internal terkait kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan . KPK menghentikan 36 berkas perkara karena tidak memiliki bukti awal yang cukup. 

KPK Sebut Ada Pejabat Malas Lapor Harta, Pemda Didesak Bikin Aturan Wajib Lapor LHKPN

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong instansi untuk menerbitkan aturan internal terkait kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Catatan KPK, dari total 1.375 instansi terdiri atas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan DPR/DPRD, tercatat sekitar 90 persen atau sebanyak 1.237 instansi telah memiliki aturan internal terkait LHKPN.

"Namun, dari 1.237 instansi tersebut, sebanyak 260 instansi atau sekitar 21 persen, belum menyebutkan sanksi bagi penyelenggara negara (PN) yang tidak melaporkan hartanya," kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melalui rilis, Senin (2/3/2020).

Ipi melanjutkan, bagi instansi yang telah menerbitkan aturan internal dan mengatur sanksi bagi PN yang tidak patuh melaporkan hartanya, KPK juga mendorong instansi agar memantau penerapan sanksi administratif tersebut.

Per 28 Februari 2020, KPK mencatat sebanyak 51 instansi telah 100 persen kepatuhan LHKPN, meski batas waktu penyampaian laporan periodik masih ada waktu hingga 31 Maret 2020.

Sebagian besar instansi ini mengambil inisiatif memajukan tenggat waktu pelaporan sebelum batas akhir pelaporan untuk mendorong kepatuhan wajib lapor (WL) di lingkungan masing-masing.

KPK Catat Masih Ada Lembaga Penyelenggara Negara dan Pejabat yang Malas Patuhi LHKPN

"Dari total 51 instansi, Kota Batam termasuk di dalamnya," ujar Ipi.

Selain itu tambahnya, per 28 Februari 2020 total sebanyak 1.660 pegawai KPK juga telah memenuhi kewajiban lapor 100 persen.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pimpinan KPK No. 08 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Dewan Pengawas dan Pegawai KPK.

Halaman
123
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved