Dihantam Wabah Corona, Pemerintah Jokowi Siapkan Stimulus Ekonomi Jilid Dua, Berikut Penjelasannya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu tujuan dari paket stimulus kedua ini ialah memberikan kemudahan impo

Dihantam Wabah Corona, Pemerintah Jokowi Siapkan Stimulus Ekonomi Jilid Dua, Berikut Penjelasannya
kompas.com
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah tengah memfinalisasi paket kebijakan stimulus jilid kedua, untuk meredam dampak wabah corona terhadap perekonomian. 

Isi dari paket stimulus perekonomian itu terdiri dari insentif fiskal maupun non-fiskal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu tujuan dari paket stimulus kedua ini ialah memberikan kemudahan impor.

Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji Karyawan, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

Ancaman Sri Mulyani Setelah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan Mahkamah Agung

Tembus Hingga Rp 3.674 Triliun, Menkeu Sri Mulyani Pegang 1,6 Juta Data Finansial WNI di Luar Negeri

“Kemudahan impor itu salah satunya dengan mengurangi atau menghapuskan lartas (larangan  dan pembatasan) untuk sektor tertentu,” ujar Airlangga, usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Rabu (11/03/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lebih lanjut mengatakan, rencananya akan ada sekitar 749 kode HS barang yang lartasnya dihapus.

Datang ke Bintan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Kunjungi PT Bintan Alumina Indonesia

“Peraturan-peraturan lartasnya akan dikurangi sehingga untuk impor bahan baku menjadi lebih simpel dan mudah,” ujar Sri Mulyani yang juga hadir dalam rakor di kantor Kemenko.

Begini Cara Sri Mulyani Tanamkan Nilai-nilai Toleransi Kepada Pegawai Kemenkeu Agar Tidak Radikal

Menkeu Sri Mulyani Ingatkan Indonesia Untuk Waspada Terkait Pemakzulan Presiden Trump

Menkeu Sri Mulyani Ingatkan Indonesia Untuk Waspada Terkait Pemakzulan Presiden Trump

Selain penghapusan lartas, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, kemudahan impor juga akan diberikan melalui penundaan pembayaran bea masuk selama maksimal 30 hari setelah impor.

“Jadi semua kewajiban pembayaran bea masuk pada impor itu diperbolehkan untuk dilunasi pada bulan berikutnya sebelum tanggal 10,” tutur Heru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Ceritakan Bagai Mana Cara Oknum Nakal Lakukan Penyelundupan

Heru mengatakan, fasilitas kemudahan impor ini ditujukan untuk para importir yang tergolong bereputasi baik (reputable traders), terutama yang termasuk dalam daftar Authorized Economic Operator (AEO) dan Mitra Utama Ditjen Bea dan Cukai.

"Kita bersinergi dengan kementerian terkait, khususnya Kemendag untuk menerapkan prinsip yang sama sekaligus tetap menerapkan manajemen risiko,” tandas Heru.(*)

Penulis: Irfan Azmi Silalahi
Editor: Irfan Azmi Silalahi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved