Batas Akhir Lapor SPT Orang Pribadi Diperpanjang hingga 30 April

Pemerintah memperpanjang masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2019 dari sebelumnya 30 Maret menjadi 30 April 2020.

Batas Akhir Lapor SPT Orang Pribadi Diperpanjang hingga 30 April
djponline.pajak.go.id
Cara Mudah isi SPT Tahunan: Aktifkan EFIN lewat Aplikasi OnlinePajak, Batas Pelaporan SPT Tahunan 

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah memperpanjang masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2019 dari sebelumnya 30 Maret menjadi 30 April 2020.

Untuk pelaporan SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020, seluruh wajib pajak juga diberikan relaksasi batas waktu pelaporan sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan. Namun, batas waktu pembayaran tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Relaksasi batas waktu pelaporan SPT ini menyusul pengumuman DJP yang mulai besok, Senin (16/3), menutup pelayanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia.

Penutupan ini hanya berlaku sementara yaitu hingga 5 April mendatang. 

Oleh karena itu, wajib pajak diimbau untuk menyampaikan SPT Tahunan maupun SPT Masa secara online melalui sistem e-filing atau e-form di situs laman resmi DJP.

Konsultasi dengan Account Representative tetap dibuka tetapi hanya melalui telepon, email, chat maupun saluran komunikasi online lainnya.

Bagi wajib pajak yang baru akan membuat Electronic Filing Identification Number (EFIN), permohonan dan aktivasi EFIN baru dapat dilakukan melalui email resmi masing-masing KPP yang diumumkan melalui papan pengumuman di KPP, akun media sosial KPP atau di laman www.pajak.go.id/unit-kerja.

"Sedangkan layanan lupa EFIN dapat dilakukan melalui telepon ke Kring Pajak 1500200 atau melalui telepon atau email resmi masing-masing KPP yang diumumkan melalui papan pengumuman di KPP, akun media sosial KPP atau di laman www.pajak.go.id/unit-kerja,” tulis DJP dalam keterangannya, Minggu (15/3). 

Selain pelayanan perpajakan, selama masa pembatasan ini proses komunikasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pajak juga akan dilakukan melalui surat menyurat, telepon, email, chat, video conference dan saluran online lainnya.

Namun demikian, seluruh kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tetap beroperasi, meski sebagian besar pegawai akan melakukan pekerjaannya dari rumah masing masing.(*)

Berita ini tayang di kontan

Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved