DPRD Minta Pemkab Bintan Koordinasi dengan 2 Kementerian, Revisi APBD Bintan Penanganan Covid-19

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan, Indra Setiawan meminta Pemkab Bintan segera mengusulkan ke Mendagri dan Menteri Keuangan untuk merubah APBD Bintan 2020.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI memberikan kesempatan pemerintah daerah (Pemda) untuk merevisi APBD 2020 untuk penanganan virus Corona (Covid-19).

Hal ini menurutnya dipertegas dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2020 dan Permenkeu Nomor 6 tahun 2020 memberikan kesempatan Pemkab Bintan untuk mempersiapkan dan mengantisipasi kebutuhan anggaran dalam penanggulangan Covid-19.

"Kami berharap Pemkab Bintan bisa tanggap mengusulkan kesempatan ini," ujar Indra, Kamis (19/3/2020).

Indra menuturkan, selain meminta Pemkab Bintan segera mengevaluasi kembali APBD 2020.

Ia berharap kebijakan dan kebutuhan anggaran yang baru dapat dirumuskan dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Setelah itu selesai, maka segera mengusulkan perubahan itu ke DPRD. Sehingga ada alokasi dana yang fokus untuk penangulangan virus tersebut. Yang jelas kami dari fraksi-fraksi akan mendukung penuh apabila pemda mengambil langkah mengubah APBD 2020," ucapnya.

Indra juga menambahkan, dengan cara ini Pemkab Bintan tidak lagi kelabakan melainkan sudah siap siaga apabila virus tersebut menyebar ke Bintan.Sebab segala kebutuhan dan anggaran penunjangnya tersedia.

Jangan sampai nanti kalau tidak ada langka cepat, jika ada wabah virus covid-19 ini terjadi di Bintan, Pemkab Bintan jadi kebingungan dan kelabakan untuk menanganinya karena tidak didukung dengan rencana dan anggrannya.

"Seperti kita ketahui bersama bahwa banyak juga beberapa kabupaten dan kota di negeri ini mulai kelabakan untuk menanggulangi serangan Covid-19 tersebut," katanya.

Menkeu Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran

Virus corona yang menyebar ke sejumlah negara terutama negara di Asia juga berdampak pada bisnis pariwisata termasuk di Indonesia.

Wilayah Batam dan Bintan, Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura pun terkena imbas penyebaran corona.

Apalagi, dua wilayah tersebut selama ini mengandalkan pariwisata sebagai sumber penghasilan.

Menyikapi penurunan bisnis pariwisata, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan membebaskan pungutan pajak hotel dan restoran untuk 33 kabupaten/kota yang bersinggungan dengan 10 destinasi wisata prioritas, termasuk Batam dan Bintan.

Dan kebijakan pembebasan pungungtan pajak hotel dan Restoran akan dilakukan selama enam bulan ke depan mulai Maret 2020.

Hal ini bertujuan untuk membangkitkan iklim pariwisata yang terpuruk akibat virus Corona.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepulaun Riau, Tupa Simanjuntak mengatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan itu.

Kebijakan itu setidaknya bisa meminimalisir akibat dari sepinya kunjungan wisatawan ke kota Batam dan Kabupaten Bintan yang berimbas pada pengurungan karyawan.

"Sebetulnya efek dari pembebasan pemungutan pajak ini yang paling utama ialah tidak menciptakan pengangguran, karena kalo sepinya kunjungan wisatawan biasanya akan berimbas kepada pengurangan karyawan a untuk menstabilkan perusahaan, tapi dengan adanya kebijakan tersebut yang paling bisa di minimalisir ialah hal tersebut," jelasnya.

Menurut Tupa pembebasan sementara pajak hotel dan restoran tersebut bisa membantu pengusaha melakukan inovasi-inovasi.

Seperti pemberian promo untuk menarik wisatawan terutama wisatawan domestik.

Tupa juga menyampaikan kritik terutama kepada pemerintah dan dan pengusaha pariwasata yang ada di Kepri yang hanya memfokuskan pada wisatawan dari Singapura dan lupa menggarap wisatawan domestik atau dalam negeri.

"Harusnya dunia pariwasata di Kepri bisa belajar dari Bali saat mendapatkan cobaan bom, masih bisa bernafas dengan wisatawan lokal yang masih stabil sehingga tidak terpuruk ketika ada musibah," tandasnya.

Sementara kunjungan wisatawan di Batam diakui ketua PHRI Kepri mengalami penurunan dan sangat terlihat saat akhir pekan.

Hotel dan restoran di wilayah Kepri yang biasanya banyak dikunjungi wisatawan namun akibat isu virus corona jadi sepi.

Ganggu Lelang Proyek Fisik di Bintan

Pekerjaan proyek fisik Pemerintah Kabupaten Bintan baru akan dilelang pada Mei 2020.

Ini dilakukan setelah Bupati Bintan, Apri Sujadi meminta Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) untuk membuat laporan terkait dampak virus Corona bagi pendapatan daerah, khususnya yang berkenaan dengan realisasi pembagunan.

"Pelalangan jasa konsultan berkemungkinan bisa dilakukan Maret 2020. Untuk lelang kegiatan fisik, baru dilakukan setelah laporan realisasi dari TAPD keluar," ucap Apri Sujadi, Kamis (27/2/2020).

Ia mengatakan, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

Apri mengakui, sekitar 60 persen pendapatan daerah berasal dari sektor pariwisata.

"Jangan nanti sibuk dengan pembangunan, sementara realisasi pendapatan daerah berkurang. Kami mengambil langkah untuk mengantiispasi sedini mungkin," ujarnya.

Kumpulkan Pengusaha Bidang Pariwisata

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan mulai menyiasati dampak virus corona bagi dunia pariwisata.

Bupati Bintan Apri Sujadi dalam dialog bersama sejumlah pelaku usaha pariwisata di Kantor Bapelitbang, Selasa (25/2/2020) sore, mengungkapkan bahwa pengembangan sisi strategis dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata harus segera berbenah.

Hal tersebut dibutuhkan bagi membangkitkan dunia pariwisata imbas dari 'pukulan' terhadap sisi pariwisata.

"Dunia pariwisata kita harus bangkit, kita harus berbenah dan tidak boleh menunggu hingga keberadaan imbas virus ini selesai," ujarnya, Selasa (25/2/2020).

Apri menuturkan, dalam waktu dekat dia akan segera berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata terkait dampak besar yang terlihat dari laporan para pengusaha-pengusaha hotel terjadi di seluruh lokasi pariwisata telah mengalami penurunan jumlah kunjungan turis.

Bahkan tingkat kunjungan pariwisata ke Bintan menurun drastis, hampir 80 persen menurun dari pintu masuk Singapura.

Angka pendapatan daerah dari sektor pariwisata juga menurun. Tahun 2019 di bulan Februari pihaknya sudah mengantongi Rp 14 miliar namun di bulan yang sama tahun 2020 hanya Rp 7 miliar.

"Maka kita harus menggali segmen pangsa pasar pariwisata, khususnya dalam target waktu jangka pendek," terangnya.

Menyiasati hal tersebut, Apri meminta agar pengusaha hotel bersama-sama pemerintah dapat bergandengan tangan dalam menyiasati hal ini. Salah satunya dengan memberikan tarif yang berbeda, baik turis asing maupun turis lokal.

"Kita sharing bagaimana pemerintah bisa menggelar event pariwisata dengan segmen bukan saja turis asing namun juga turis lokal. Lalu para pengusaha hotel mungkin bisa memberikan diskon atau tarif di kedua segmen agar bisa masuk dalam pangsa pasar yang berbeda," tutupnya.

Langkah DPRD Bintan

Sektor pariwisata di Kepri terpukul semenjak adanya wabah virus corona (Covid-19) yang melanda Wuhan, China.

Khususnya di Kabupaten Bintan, sejumlah sektor pariwisata melesu.

Dampak buruknya membuat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke daerah Bintan menurun. Akibatnya, sejumlah pelaku usaha wisata mulai menjerit.

Bahkan, beberapa diantaranya sudah merumahkan karyawannya untuk mengurangi beban operasional perusahaan di saat ini.

Belum lagi, perusahaan harus menyetor beberapa item pajak kepada pemerintah daerah.

Menanggapi sejumlah permasalahan terhadap sektor pariwisata Bintan saat ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan Indra Setiawan mengatakan, dalam waktu dekat komisinya akan mengagendakan rapat kerja (Raker) bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bintan.

"Kita akan menggelar Raker dalam waktu dekat ini. Bisa jadi minggu depan akan menggelar raker dengan pariwisata untuk evaluasi kinerja," kata Indra Setiawan, Jumat (21/2/2020).

Sementara itu, saat disinggung perihal wacana menurunkan beban pajak bagi pelaku usaha sampai dampak virus corona terbebas, Indra belum berani tegas menjawabnya.

"Terkait hal itu akan kita bahas dulu. Bisa jadi opsi pilihan untuk mempertahankan para pelaku usaha. Nanti akan kita rumuskan bersama dampak positif dan negatifnya kalau penurunan pajak kita berlakukan," tuturnya.

Menurut Indra, pihaknya siap memberikan keringanan pada pelaku wisata. Namun hal itu harus dipastikan tidak terlalu berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Setelah kami evaluasi dan tidak begitu berdampak pada PAD kita, kami akan mengajukan ke Pemkab. Yang penting, kita selalu siap support para pelaku usaha selagi tidak terlalu membebani PAD kita," ujarnya.

Ditanya terkait penurunan PAD akibat virus corona (Covid-19) ini, Indra mengatakan belum bisa memastikan.

"Itu kan masih sebatas asumsi, nanti baru kita ketahui pas pertengahan tahun,” ungkapnya.

Sampai sejauh ini wabah virus corona masih memukul sektor pariwisata di Kabupaten Bintan. Bahkan, beberapa target seperti target kunjungan wisman, target PAD diprediksi akan meleset.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora/Alamudin)