BATAM TERKINI

Dugaan Korupsi di DPRD Batam Berlanjut, Kejari Batam segera Tetapkan Tersangka 

Kejaksaan Negeri Batam menaikkan status dugaan korupsi konsumsi di instansi DPRD Batam. Dari penyelidikan menjadi penyidikan.

TRIBUNBATAM
Dedie Tri Hariyadi Kepala Kejaksaan Negeri Batam 
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menaikkan status dugaan korupsi konsumsi di DPRD Kota Batam dari penyelidikan ke penyidikan. Meski begitu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam Dedie Tri Hariyadi mengatakan, karena situasi nasional saat ini, menghambat mereka untuk terus melakukan panggilan.
"Ini kan masih status virus Corona (COVID-19). Jadi belum pas timingnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika situasi nasional sudah oke, tetap lanjut kok," ujarnya Senin (23/3/2020) pagi.
Kejaksaan dalam hal ini juga meminta keterangan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Sekretaris DPRD Kota Batam Asril dan sejumlah pegawai lainnya. Dedie mengatakan, setidaknya sudah 20 orang pegawai DPRD diperiksa dalam kasus itu.
Sebelumnya,  Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam mengatakan, akan fokus dan profesional dalam melakukan penyidikan dugaan korupsi senilai Rp 2 miliaran, dikegiatan belanja konsumsi atau makanan pada Pos Pimpinan DPRD Kota Batam pada periode 2017, 2018 dan 2019. 
Dedie mengatakan motif kegiatan yang dilakukan adalah, memecah kegiatan-kegiatan pelelangan. Bahkan melakukan penunjukan langsung terhadap rekanan-rekanan.
Lebih lanjut, pihaknya tidak melakukan proses pengadaan oleh badan atau pejabat yang ditunjuk. Begitu juga pemanggilan saksi-saksi akan terus didalaminya. Sehingga bisa diketahui secara pasti siapa yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut. 
"Secara detail belum bisa kami sampikan secara langsung. Karena masih proses penyidikan. Tapi setelah kita tetapkan tersangka, akan kita undang kembali," ujar Dedie, Rabu (18/3/2020) sebelumnya.
Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan untuk kegiatan tersebut sekitar Rp 2 Miliaran. Adapun berdasarkan DIPA yang ada dalam anggaran tersebut, diketahui pada tahun 2017 lebih kurang Rp 550 juta, 2018 lebih kurang Rp 850 juta, dan 2019 lebih kurang Rp 750 juta. 
"Hari ini, kami sudah tandatangani surat penyidikan yang sifatnya penyidikan umum. Jadi, jika nanti ada perkembangan, akan kita informasikan lebih lanjut. Mengingat sebuah penyidikan sifatnya rahasia," tuturnya.
Pihaknya segera melakukan penyidikan dalam minggu depan. Mengingat, surat penyidikan sudah ditandatangani.
"Intinya adalah, ada beberapa pekerjaan yang tidak dilakukan, namun anggarannya malah dicairkan," kata Dedie.
(TribunBatam.id/leo halawa)
Penulis: Leo Halawa
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved