Ketua RT di Batam Mulai Data Warga, Seleksi Penerima Bantuan Sembako Terdampak Covid-19

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Warga yang akan mendapat bantuan dari Pemerintah Kota (Pemko) akibat covid-19 sudah mulai didata oleh perangkat Rukun Tetangga (RT). 

Hal ini terlihat di Perumahan Hang Tuah Batam Center, Perumahan Bida Asri Batam Center dan Perumahan Cikitsu Batam Center.

Sejak Kamis (2/4/2020) malam, grup WhatsApp perangkat RT dan warga di perumahan Hang Tuah sudah diramaikan oleh pendataan warga.

Perangkat RT mengirimkan link kemudian seluruh warga tampak mengisi identitas yang ada di grup tersebut.

"Assalamualaikum /salam sejahtera buat kita semua, Terkait rancangan pemerintah yang akan memberi bantuan buat masyarakat yg diakibatkan wabah Corona, dimohon untuk mengisi data sesuai dengan link yg terlampir diatas. Terimakasih.

Begitu isi pesan seorang RT di Perumahan Hang Tuah.

Setiap warga mengirim bukti bahwasanya sudah mengisi pendataan tersebut di grup whatshapp. Pendataan ini berlaku seluruh warganya.

Berbeda di Perumahan Cikitsu Batam Center.

Seorang warga Perumahan Cikitsu Batam Center, Suryanto mengaku juga telah didata oleh perangkat RT-nya.

Prosedurnya, mereka meminta setiap warganya untuk menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga ataupun bisa dikirimkan foto KK-nya melalui WhatsApp.

"Hari ini sudah mulai didata. Pak RT minta fotokan KK kami," tutur Suryanto, Jumat (3/4/2020) siang.

Sama halnya warga Perumahan Bida Asri Batam Center, Oktavia.

Ia mengaku perangkat RT-nya mendata warganya yang memiliki KK Batam saja.

"Datanya menyeluruh kok. Tapi yang didata KK Batam saja. Gimanalah kalau belum KK Batam. Kasihan kan," tutur Oktavia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sekaligus juru bicara (Jubir) Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam, Azril Apriansyah mengakui adanya pendataan tersebut.

"Sedang didata dan dimatangkan programnya," ujar Azril saat dikonfirmasi oleh Tribunbatam.id, Jumat (3/4/2020).

Diakuinya Tim Gugus Tugas saat ini belum melakukan rapat teknis bagaimana sistem karantina wilayah yang akan diberlakukan di Batam.

Namun pendataan sudah mulai dilakukan seperti di Kecamatan Batam Kota.

"Saya juga belum terlalu paham (teknisnya). Karena belum dilanjutkan rapat teknisnya," ujar Azril.

Teknis pendataan yang dilakukan perangkat RT RW secara menyeluruh dan merata.

Tidak ada pembedaan jenis pekerjaan warganya.

Namun, jika pembagian menyeluruh dikhawatirkan bantuan sembako untuk membantu warga kurang mampu selama karantina wilayah tidak maksinal.

"Kalau semuanya didata sepertinya juga kurang adil, seperti saya yang PNS yang ada gaji bulanannya tidak terpengaruh dengan Covid-19 rasanya kurang pantas mendapatkan bantuan itu," katanya.

Namun apabila warga tersebut pekerja informal yang terdampak langsung adanya Covid-19, pekerja Ojek Online (Ojol), ataupun Tenaga Harian Lepas (THL) otomatis memang berhak mendapatkan. Dan warga tersebut harunya bisa didata.

"Misalnya pekerja di hotel, karena tamu sepi, beberapa karyawan dirumahkan dan gajinya ada pemotongan, nah ini harusnya juga bisa didata. Tinggal diseleksi sampai dengan pendapatan yang akan diberikan bantuan masih belum diputuskan," katanya.

Sebelumnya diberitakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terus dilakukan di Batam.

Berdasarkan rapat dengan FKPD di Dataran Engku Putri beberapa waktu lalu Batam akan meningkatkan pencegahan di lapangan.

Walikota Batam Muhammad Rudi menyebutkan kebijakan yang akan diambil yakni karantina per zona untuk memutus mata rantai corona virus disease (Covid-19).

Setiap zona terdiri dari tiga kecamatan.

"Social distancing seluruh Kota Batam akan dilakukan, tentu ini butuh pengamanan yang banyak. Untuk itu kami terapkan per wilayah," katanya.

Ia menerangkan, karantina per zona akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari sesuai masa inkubasi penyakit Covid-19. Jika dalam masa karantina ada warga yang sakit dengan gejala Covid-18, akan langsung ditangani petugas medis.

"Dengan ini akan mempermudah kami sebagai penyelenggara. Apabila ada yang sakit, kita uji dengan rapid test dulu. Lalu bila perlu dilanjutkan tes swab di pusat," ujarnya.

Sebelum masuk pada kegiatan ini, pihaknya telah memerintahkan lurah hingga RT RW untuk mendata warga yang kelak mendapat bantuan sembako.

Saat karantina berlaku, pemerintah akan menyiapkan kebutuhan pokok pangan bagi masyarakat.

Bantuan yang diberikan berupa 20 kg beras, 3 kg gula pasir, dan 2 kg minyak goreng.

Setiap kepala keluarga menerima satu paket bahan pokok (sembako) untuk memenuhi kebutuhan satu bulan.

"Sembako yang saya berikan, bukan hanya diberikan pada yang tidak mampu tapi juga bagi warga yang terputus pendapatannya seiring kasus ini. Seperti ojek, pengemudi taksi, atau PKL kan berhenti pendapatannya, kami ini masukkan juga untuk dibantu. Maka kami butuh pak lurah RT RW untuk mendata," paparnya.

Menurutnya saat ini BP Batam sedang mengupayakan pengadaan sembako dari luar negeri.

Ketika bahan pokok ini tiba, karantina per zona sudah bisa dilakukan segera.

“Begitu sembako tiba, bisa langsung dikarantina zona pertama. Nanti untuk zona kedua, bisa dari Pemerintah Kota Batam sembakonya. Kalau ini jalan, maka karantina mandiri benar-benar bisa dilakukan. Tujuan memutus mata rantai berkembangnya Covid-19 ini bisa terwujud,” ujarnya.

Namun kebijakan ini Rudi enggan mempersoalkan namanya. Ia menyebutkan hanya ingin mata rantai Covid 19 terhenti.

"Sudah sama tahu, pak Mahfud Menko Pulhukam tengah persiapkan sebuah PP. Untuk namanya, karena pusat belum bikin saya tak bisa sebut apa. yang jelas tugas kami daerah, ingin memotong mata rantai penyebaran covid 19. Bagi saya namanya tidak penting bagi saya, yang penting sekarang penyelesaian ini kami laksanakan," paparnya.

Ia menegaskan, selama masa karantina zona ini perusahaan tetap bisa beroperasi.

Tapi ada kewajiban yang harus dijalankan misal menyiapkan masker, sarana cuci tangan atau hand sanitizer, serta mengatur jarak antar pekerja.

“Untuk yang bekerja silakan tetap bekerja. Jadi yang akan kita tertibkan dalam masa karantina ini adalah warga yang tidak bekerja tapi masih berkeliaran. Kalau tidak ada kegiatan, kita mohon tidak berkeliaran,” katanya. 

Komandan Kodim 0316/Batam, Letkol Inf Ahmad Daud Harahap menjelaskan pembagian zonasi ini untuk mempermudah koordinasi di lapangan. Karena personel yang terbatas.

“Untuk pengamanannya nanti personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP. Memang untuk membuat nol kasus sulit. Tapi menurunkan persentase yang harus dilakukan bersama,” tegasnya. (Tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)