Dianggap Sulit Terapkan Physical Distancing, DPRD Batam Tunda Pembentukan Pansus LKPj 2019

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menunda pembentukan panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali kota Batam akhir tahun anggaran 2019.

Hal ini terpaksa dilakukan karena tidak memungkinkan dilakukan pembahasan di tengah wabah virus Corona atau Covid-19.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Batam, Udin P Sihaloho menyampaikan usulannya dalam rapat tersebut.

Ia mengatakan dalam pembahasan LKPJ nanti, Pansus diberikan target selama 30 hari untuk menyelesaikan pembahasan.

"Saya rasa tidak ada ruangan selain ruang paripurna ini yang dapat diterapkan phisycal distance. Apalagi sekali pembahasan bisa melibatkan puluhan orang. Saya usulkan agar ditunda dulu dan menyurati Mendagri melalui Gubernur," ujar Udin dalam rapat paripurna di DPRD Batam, Senin (20/4/2020).

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto memanggil seluruh ketua fraksi untuk berdiskusi terkait usulan yang disampaikan Udin. Semua fraksi setuju untuk dilakukan penundaan pembentukan pansus.

"Setelah kesepakatan bersama, pembentukan pansus ditunda dan kita minta petunjuk ke pemerintah pusat melalui gubernur. Dan dokumen dari Pemko Batam kita terima, tapi bukan hasilnya," ujar pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

Pantauan TribunBatam.id, pelaksanaan paripurna ini tak seperti biasanya. Dalam penyampaian pidatonya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad tak hadir secara langsung ke kantor DPRD Kota Batam, melainkan menggunakan video conference.

Dalam pidatonya Amsakar mengatakan, belanja APBD Batam tahun 2019 sebesar Rp 2,790 triliun dengan realisasi sebesar Rp 2,531 triliun atau 90,73 persen. Target penerimaan pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp 44 miliar dan terealisasi Rp 44 miliar atau 100 persen.

"Kebijakan belanja yang dilakukan pada APBD Batam meliputi mengalokasikan anggaran bidang pendidikan sebesar 20 persen, bidang kesehatan 10 persen," katanya.

Ia melanjutkan target penerimaan pendapatan dan pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp 2,790 triliun dan terealisasi Rp 2,567 triliun atau setara 91,99 persen.

Sedangkan target pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp 2,746 triliun dengan realisasi Rp2,522 triliun atau terealisasi sebesar 91,86 persen.

"Mengenai target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada buku LKPJ Wali kota Batam akhir tahun anggaran 2019," katanya.

DPRD Bakal Panggil Camat se-Batam

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Jimmy SM Nababan menyebut pihaknya akan segera memanggil seluruh camat di Kota Batam, Provinsi Kepri.

Langkah ini untuk menanyakan pendataan terhadap warga telah dilakukan terkait wacana pembagian sembako oleh Pemerintah Kota Batam.

"Jangan sampai tidak tepat sasaran," tegasnya, Senin (13/4/2020).

Anggota Fraksi Partai Golkar Batam ini pun menyebutkan, ketersediaan sembako di Batam juga harus diperhatikan.

• Kumpulan Ucapan Selamat Hari Kartini, Cocok Dibagikan ke Media Sosial, WhatsApp hingga Instagram

• Patroli Kian Intensif, Kapolsek Batuaji Sebut Kesadaran Masyarakat Cegah Virus Corona Masih Minim

Mengingat sebentar lagi warga akan menyambut bulan suci Ramadan.

Selain Jimmy, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Batam, Djoko Mulyono meminta pemerintah untuk dapat segera merealisasikan distribusi sembako terhadap warga Batam yang membutuhkan.

Hal ini mengingat beberapa warga mulai mengeluh.

"Selain itu pemerintah juga harus memberi kemudahan kepada importir APD agar warga tak kesulitan mendapat barang-barang seperti masker dan hand sanitizer. Karena ada imbauan untuk wajib menggunakannya, sementara barang menipis," timpalnya.

Kebutuhan akan Alat Pelindung Diri (APD) bagi warga dan tenaga medis menurut Djoko adalah hal mendasar agar penyebaran pandemi Covid-19 sendiri dapat diminimalisir.

Jadi Sorotan

Wali Kota Batam HM Rudi, kembali mendapat sorotan. Kali ini datang dari Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto.

Politisi PDI P ini menyayangkan sikap Kepala BP Batam itu terkait anggaran penanganan wabah Covid-19 sebesar Rp 315 miliar.

Sebab, tanpa pembahasan dan pemberitahuan terlebih dahulu di tingkat DPRD, Rudi menurutnya langsung mengirim pemberitahuan ke Mendragri.

"Kami sangat sayangkan sikap Pemko Batam. Kenapa mereka langsung menyurati Mendagri terkait anggaran penanganan wabah Covid-19, kenapa tidak ke kami dulu," kata pria yang akrab disapa Cak Nur itu Selasa (14/4/2020).

Kata dia, selama ini DPRD Batam selalu mendukung kebijakan Pemko Batam terkait penanganan Covid-19.

Terutama hal-hal yang menyangkut anggaran, sebab ini kata dia merupakan misi kemanusiaan yang harus didukung sepenuhnya. Selain itu, Cak Nur meragukan uang senilai Rp315 miliar itu berpotensi disalahkan gunakan.

Sebab, semestinya menurut Cak Nur harus diberitahu kepada DPRD. Sebagai Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD) Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

"Sejak Januari-Februari 2020 hingga sekarang kami komitmen dan mendukung apapun untuk penanganan virus ini," tutur Cak Nur.

Lanjutnya, sampai saat ini anggaran yang diajukan Pemko Batam ke Mendagri sebesar Rp315 miliar tersebut tidak tahu programnya seperti apa. Dan out put ke masyarakat seperti apa. Seharusnya sambung Cak Nur, apabila Pemko menyurati DPRD Batam terlebih dahulu, maka akan dibahas apa saja keperluannya. Sehinggat tepat sasaran.

"Pembahasan tidak akan lama paling satu atau dua hari, kami tidak akan mungkin mau mencegah atau memperlambatnya. Ini urusan wabah Covid-19, semua harus bergerak dengan cepat bukan hanya omong kosong saja," ujarnya.

• Kadinkes Tanjungpinang Bantah Kabar Dijemput Tim Medis Berpakaian APD, Saya Baik dan di Rumah

• Tak Lagi Syuting Tukang Ojek Pengkolan, Helene Sienca Maya Pemeran Selvi Pilih Pulang Kampung

Kebijakan pemerintah tidak dipermasalahkan mengajukan atau menyurati Mendagri terkait anggaran Covid-19. Namun, ada baiknya sebelum anggaran tersebut dikirim ke pemerintah pusat dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD Batam. Agar sasaran jelas dan pengawasan tepat.

Selain itu, Walikota Batam HM Rudi juga mendapat sorotan dari penggiat sosial dan aktivis anti korupsi Batam Mulkansyah.

Ia mendesak, agar Rudi segera mewujudkan sembako gratis yang telah dijanjikan. Sebab kata dia, Rudi telah membuat kebijakan sebelumnya. Memerintahkan Ketua RT se-Batam untuk mengumpulkan foto kopi kartu keluarga (KK).

"Wali kota Batam harus gerak cepat dalam menyikapi keadaan ini. Karena wabah Covid-19 sudah ada yang urus dari pusat sampai daerah. Dengan dibangunnya RS khusus Corona di Batam. Jadi walikota fokus pada penangan dampak yang lebih parah yaitu krisis pangan bagi rakyat miskin. Tentang pendataan RT RW sudah baik tinggal disalurkan," ujarnya.

Selanjutnya, Mulkansyah mengingatkan HM Rudi untuk tidak PHP (pemberi harapan palsu) kepada masyarakat Batam. Ia berharap, sembako yang dijanjikan tidak seperti nasib uang wajib tahunan otorita (UWTO) yang dijanjikan gratis.

"Buktinya nihil besar. Sekarang jangan bilang lagi kas kosong itu mustahil. Ada dana sumbangan atau donasi dari pengusaha dan sumber lain. Harus segera disalurkan. Walikota harus berdiri di atas kemanusian," pinta Mulkansyah.(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi/Ichwannurfadillah/Leo Halawa)