Akhirnya Iuran BPJS Kesehatan Turun Mulai 1 Mei 2020, Kelas I Rp 80.000, Kelas 2 Rp 51.000

Iuran BPJS turun lagi mulai 1 Mei 2020, berikut ini besarannya sesuai Peraturan Presiden 82 tahun 2018

TRIBUNBATAM.ID/KOMPAS.COM
Ilustrasi iuran BPJS Kesehatan mulai turun 1 Mei 2020 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Akhirnya Iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri yakni segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) akan kembali turun per 1 Mei.

Iuran peserta mandiri ini akan kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, yaitu sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

berlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan putusan MA adalah per 1 April 2020. Sementara, iuran dari Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

“Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2020).

Iqbal juga menerangkan, BPJS Kesehatan sudah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi serta penghitungan kelebihan iuran peserta. Sehingga, per 1 Mei 2020, peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan.

Adapun, penyesuaian iuran ini hanya berlaku untuk peserta segmen PBPU dan BP, sementara segmen peserta lainnya, yakni peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019.

Iqbal mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden yang isinya mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah).

Menurutnya, rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden. 

Lebih lanjut, Iqbal berharap dengan diturunkannya iuran peserta mandiri akan mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Namun, dia juga berharap peserta tetap menjaga status kepesertaannya dengan tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya.

Halaman
123
Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved