PPTK Disdik Diduga Terlibat Korupsi, Kejati Kepri Tetapkan Empat Tersangka Kasus Alat Praktik SMK

"Kajati menargetkan pertengahan Juni 2020, semua berkas tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Tanjungpinang untuk disidangkan," sebutnya

Tribunnews/ Dany Permana
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG -  Memasuki pertengahan Ramadan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi.

Dua tersangka baru ini, DC dan AJ, menambah daftar orang yang lebih dahulu ditetapkan tersangka, masing-masing berinisial DA dan AC pada kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri.

Tak Hanya Izin Bauksit, Penyidik Kejati Kepri Tetapkan 4 Tersangka Dugaan Korupsi di Disdik Kepri

“DS sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan AJ yang bertindak sebagai pihak yang melaksanakan pengadaan.

Pada 18 Maret lalu penyidik sudah menetapkan juga tersangka, yakni DA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan AC selaku Direktur CV MSB.

Jadi dalam kasus ini sudah ada empat tersangka," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kepri, Ali Rahim, Kamis (07/05/2020).

Kejati Kepri Tetapkan 10 Tersangka Baru Dugaan Korupsi Izin Bauksit, Kerugian Negara Hampir Rp 32 M

Ia memastikan di masa penyebaran pandemi Covid-91, penyidik akan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mempercepat kasus ini maju ke meja hijau.

"Tim sedang bekerja memeriksa para tersangka dan mengkaji nilai kerugian keuangan negara," ujarnya.

Direncanakan, setelah selesai pada akhir Mei 2020, berkas para tersangka akan diserahkan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya dilakukan prapenuntutan.

"Kajati menargetkan pertengahan Juni 2020, semua berkas tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Tanjungpinang untuk disidangkan," sebutnya.

Di Tengah Corona, Penyidik Kejari Tanjungpinang Periksa Saksi Dugaan Kasus Korupsi di BP2RD

Untuk diketahui pengadaan alat otomotif rekayasa yang menjerat para tersangka, sempat dianggarkan Rp 2,4 miliar untuk salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Karimun.

Namun dalam praktiknya terjadi dugaan mark up yang membuat negara mengalami kerugian sekira Rp 700 juta.

"Namun untuk pastinya kami menunggu perhitungan auditor," sebutnya.

(tribunbatam.id/Endra Kaputra)

Editor: Irfan Azmi Silalahi
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved