Breaking News:

Diciduk Polisi saat Razia Balap Liar Remaja Jelang Sahur, Anggota Dewan Ini Bantah Ikut Main

Setelah sempat digelandang ke kantor polisi, anggota dewan itu lantas dilepas

Editor: Aminudin
Kompas.com/Muhlis Al Alawi
Anggota DPRD Madiun Ikhsan Abdurrahman Siddiq terjaring di arena balap liar 

TRIBUNBATAM.id, MADIUN - Ikhsan Abdurrahman Siddiq (24), anggota DPRD dari PDI-Perjuangan terjaring razia polisi di arena balap liar remaja belum lama ini Kota Madiun, Jawa Timur. 

Polisi me razia arena balap liar karena diduga dijadikan tempat ajang perjudian.

Setelah sempat digelandang ke kantor polisi, anggota DPRD itu lantas dilepas. 

Anggota DPRD Madiun Ikhsan Abdurrahman Siddiq terjaring di arena balap liar
Anggota DPRD Madiun Ikhsan Abdurrahman Siddiq terjaring di arena balap liar (Kompas.com/Muhlis Al Alawi)

“Saya tidak ikut balapan. Di situ saya cari sahur. Saya tidak tahu kalau ada balapan dan gini-gini. Saya tidak tahu,” kata Ikhsan saat dikonfirmasi di Kantor DPC PDIP Kota Madiun, Rabu (13/5/2020) siang.

Seperti diketahui, anggota DPRD Kota Madiun tersebut sempat digelandang ke Mapolres Madiun bersama 13 orang lainnya.

Namun, setelah pemeriksaan, mereka dipulangkan karena tak cukup bukti keterlibatan dalam balap liar ataupun perjudian.

“Setelah kami lakukan pemeriksaan satu kali 24 jam terkait indikasi dugaan pidana perjudian, belum ditemukan alat bukti,” ujar Kasat Reskrim Polres Madiun Iptu Fatah Meliana saat dihubungi, Jumat (8/5/2020).

Meskipun demikian, polisi tetap mewajibkan Ikhsan dan 13 orang lainnya untuk wajib lapor.

Soal sanksi Wakil Ketua Bidang Kaderisasi PDI-P Kota Madiun, Heru Patriawan, mengatakan, Ikhsan melanggar kode etik anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI-P.

Setidaknya ada tiga pelanggaran yang dilakukan Ikhsan karena terlibat peristiwa itu.

“Pertama setiap kader harus menjunjung tinggi kepentingan bangsa. Tapi pada kenyataanya saat situasi seperti ini dan mendukung penuh pemerintahan saat ini tetapi dia melakukan seperti itu. Itu kode etik yang dilanggar,” kata Heru.

Kedua, Ikhsan dinilai menjatuhkan nama baik partai.

Padahal, setiap kader partai harus menjunjung dan membawa nama baik partai.

Ketiga, setiap kader partai khususnya anggota DPRD wajib mengayomi dan menjadi contoh bagi masyarakat.

Namun, saat ditanya tentang sanksi untuk Ikhsan, Heru mengaku tak memiliki wewenang.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved