Breaking News:

TANJUNGPINANG TERKINI

Bawaslu Kepri Telusuri Pelanggaran, Kepala Daerah Cantumkan Foto pada Bantuan Warga Terdampak Corona

Foto Plt Gubernur Kepri, Isdianto tampak pada pembagian hand sanitizer. Sementara Kepala daerah di Batam dan Tanjungpinang pada brosur pembagian BST.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Istimewa
Logo Bawaslu - Bawaslu Kepri sedang menelusuri dugaan pelanggaran oleh Kepala daerah dengan mencantumkan foto pada bantuan bagi warga terdampak Covid-19. 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri sedang menulusuri dugaan pelanggaran pada bantuan untuk warga terdampak Covid-19.

Ini setelah ada informasi bantuan mencantumkan foto dan nama kepala daerah.

Dari data yang diperoleh Tribunbatam.id, mulai dari Wali kota dan Wakil Wali kota Batam, Plt Wali kota Tanjungpinang hingga Plt Gubernur Kepri mencantumkan fotonya.

Foto yang dicantumkan Plt Gubernur Kepri Isdianto pada pembagian hand sanitizer. Sementara Kepala daerah di Batam dan Tanjungpinang pada brosur pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST).

Komisioner Bawaslu Kepri Idris mengatakan, bersama Bawaslu Kota sedang melakukan penelusuran, apakah ada dugaan pelanggaran.

"Secara pencegahan, kami sudah menyurati seluruh kepala daerah, agar tidak mempolitisasi bansos untuk kepentingan pribadi. Jika hasil penelusuran nanti terdapat dugaan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, tentu akan ditindak lanjuti dengan menjadikan temuan," sebutnya, Senin (18/5/2020).

Sebagaimana Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Sebenarnya memuat larangan dan sanksi bagi kepala daerah petahana yang menguntungkan dirinya pribadi atau merugikan pasangan calon kepala daerah lain dalam tahapan Pilkada.

Pasal 71 Ayat (3) mengatur bahwa, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

"Namun demikian, aturan ini belum dapat digunakan untuk menjerat kepala daerah calon petahana yang menyalahgunakan wewenang.

Sebab, hingga saat ini tahapan Pilkada belum dimulai, dan KPU belum menetapkan pasangan calon Pilkada," ujarnya.

Dalam hal ini, KPU secepatnya mengeluarkan PKPU tahapan, program dan jadwal Pilkada untuk segera ditetapkan, agar Bawaslu punya dasar hukum untuk menjerat kepala daerah petahana yang melanggar aturan.

Boleh Salat Berjamaah di Masjid, Kemenag Bintan Minta Warga Perhatikan Protokol Kesehatan

Lihat Potret Rumah Mewah dan Megah Milik Shah Rukh Khan, Ruangan Ini di Design Sang Istri

"Agar keterpenuhan unsur (pasangan) calon (kepala daerah) (yang diatur UU Pilkada) ini bisa segera terpenuhi. Untuk semakin menekan angka politisasi bansos oleh kepala daerah, kami bawaslu provinsi bersama kab kota telah mekakukan pencegahan dengan menyurati kepala daerah tentang larangan politisasi bansos," tegasnya.

Terkait hand sanitizer bergambar Isdianto itu, Idris menyampaikan, hand sanitizer itu disebar pada April lalu.

Hasil penelusuran Bawaslu Provinsi Kepri dan informasi yang diterima dari BPBD menyampaikan, hand sanitaizer sempat dicegah sehingga sisanya sudah dirubah dengan tidak menampilkan foto.

"Terkait ada dugaan pelanggaran, kami juga masih melakukan penelusuran. Terkait sanksi dan pelanggaran, sebenarnya jelas Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dan 3. Tapi belum bisa dikenakan pada saat ini, karena belum ditetapkan pasangan calon dan PKPU juga belum mengeluarkan jadwal tahapan pasca penundaan," ujarnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved