Bawaslu Sidik Foto Petahana Pilkada di Paket Sembako, Idris: Sedang Kami Telusuri

Kini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Riau maupun kabupaten/kota sedang melakukan penelitian

Tribun Batam/Meri
Ilustrasi. Seorang ibu menerima sumbangan paket sembako Lions Clubs ZONE 5A bersama Leo Club BATAM 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Munculnya foto kepala daerah dalam kemasan paket bantuan Covid-19 jadi masalah.

Penempatan foto dianggap jadi ajang promosi, terlebih akan berlangsungnya momen pemilihan kepada daerah (pilkada).

Kini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Riau maupun kabupaten/kota sedang melakukan penelitian.

Cegah Politisasi Bantuan Covid-19, Bawaslu Batam Surati Pemko terkait Distribusi Sembako Jilid 2

"Secara pencegahan kami sudah menyurati kepala daerah tidak mempolitisasi bansos untuk kepentingan pribadi.

Jika hasil penelusuran ada dugaan pelanggaran peraturan undang-undang tentu akan kami tindak lanjuti," ujar Komisioner Bawaslu Kepri Idris, Senin (18/05/2020).

Ada Hand Sanitizer Bergambar Kepala Daerah, Ini Penjelasan Komisioner Bawaslu Kepri

Mengacu pada UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, sebenarnya telah memuat larangan dan sanksi untuk kepala daerah petahana yang bisa menguntungkan dirinya atau merugikan pasangan calon lain dalam tahapan pilkada.

Pada Pasal 71 Ayat (3) mengatur bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota, dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

"Namun aturan ini belum dapat digunakan menjerat kepala daerah calon petahana yang menyalahgunakan wewenang.

Sebab hingga saat ini tahapan pilkada belum dimulai, dan KPU belum menetapkan pasangan calon," ujarnya.

Dampak Covid-19, Bawaslu Batam Bekukan Sementara Panwascam

Ia melanjutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar secepatnya mengeluarkan PKPU tahapan, program dan jadwal pilkada untuk segera ditetapkan.

Hal itu bertujuan agar Bawaslu punya dasar hukum untuk menjerat kepala daerah petahana yang melanggar aturan.

"Agar keterpenuhan unsur (pasangan) calon (kepala daerah) ini bisa segera terpenuhi.

Untuk semakin menekan angka politisasi bansos oleh kepala daerah, Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan menyurati kepala daerah tentang larangan politisasi bansos," tegasnya.

(tribunbatam.id/Endra Kaputra)

Editor: Irfan Azmi Silalahi
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved