Pernyataan Lengkap PP Muhammadiyah Tentang New Normal: Perlu Ada Penjelasan dari Pemerintah
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan pandangannya mengenai fase New Normal yang ingin diterapkan Pemerintah.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan pandangannya mengenai fase New Normal yang ingin diterapkan Pemerintah.
Melalui pernyataan persnya bernomor 002/Per/I.0/I/2020 tentang pemberlakuan new normal, PP Muhammadiyah memberikan tanggapan perihal isu new normal yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan.
Pernyataan pers tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti pada tanggal 28 Mei 2020.
Berikut ini pernyataan lengkap Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan new normal yang Tribunnews kutip dari muhammadiyah.or.id.
• Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1441 1 Syawal 1441 H pada Minggu (24/5), sama dengan Muhammadiyah
• H+5 Lebaran, Pelabuhan Pancung Sekupang Batam Sepi Penumpang
Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat.
Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan. Demikian halnya dengan “new normal”.
Perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan “new normal”.
Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing.
Di satu sisi, mall dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.
Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah.
Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaanya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19.
Laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi.
Tetapi Pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan “new normal”.
Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi.
Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi.
Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.
Karena itu, Pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan “new normal”,dan penjelasan yang obyektif dan transparan terutama yang terkait dengan:
