Breaking News:

Dilaporkan ke Polisi, Oknum Anggota DPRD yang Ngamuk Justru Lolos Jerat Hukum, Pelapor Kecewa

Oknum anggota DPRD yang mengamuk di pendopo justru lepas dari jeratan hukum

Editor: Aminudin
TRIBUNJATIM.COM/DAVID YOHANES
Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Ardyan Yudo Setyantoro, menunjukkan barang bukti pecahan toples dan botol bir, Jumat (12/6/2020) 

TRIBUNBATAM.id, TULUNGAGUNG - Polisi di Satreskrim Polres Tulungagung akhirnya menindak kasus oknum anggota DPRD yang beberapa waktu lalu mengamuk di pendopo bupati.

Polisi menangkap seorang pria bernama Gama Bima Prayoga (40) alias Yoyok.

Yoyok menjadi tersangka tunggal, sementara SHM, anggota DPRD Tulungagung yang mengamuk di pendopo justru lepas dari jeratan hukum.

Heri Widodo, praktisi hukum sekaligus pegiat Aliansi Masyarakat Pedulu Tulungagung (AMPTA) mengaku sudah menduga arah proses hukum dalam perkara ini.

"Sejak awal kami sudah menduga, aduan petugas jaga satpol PP itu sebatas menggugurkan kewajiban," keluh Heri Widodo, Jumat (12/6/2020).

Bahkan Heri Widodo mengaku menaruh curiga, sebenarnya yang dilaporkan hanya Yoyok, dengan tudingan melakukan perusakan barang.

Heri Widodo menduga, petugas jaga tidak melaporkan kejadian itu sampai tanggal 4 Juni 2020, setelah ramai diberitakan di media sosial.

Apalagi yang dilaporkan hanya kasus perusakan, hanya akan dijerat pidana ringan dan SHM punya peluang lepas dari jerat hukum dengan cukup mengorbankan Yoyok.

"Ketakutan dan kecurigaan kami sekarang terjawab, bahwa atas laporan petugas jaga, Polres Tulungagung hanya menetapkan YY sebagai tersangka," tegas Heri Widodo.

Karena itu Heri Widodo sejak awal melaporkan kejadian ini pada 8 Juni 2020, meski satpol PP sudah memasukkan aduan.

Menurutnya, para tokoh sejak awal tidak percaya dengan aduan itu.

Meski petugas SPKT mengatakan kasus ini sudah dilaporkan, Heri Widodo dan kawan-kawan ngotot bahwa esensi laporannya berbeda.

"Yang kami laporkan bukan hanya soal perusakan barang. Tapi juga membuat keributan umum dan memasuki pekarangan orang tanpa hak," papar Heri.

Heri menyebut berderet pasal KUH Pidana yang dipakainya, seperti 168 ayat (1) & (2), Pasal 170 ayat (1), Pasal 172, Pasal 200, Pasal 207, Pasal 212, Pasal 216, Pasal 281, Pasal 406 ayat (1), Pasal 429 ayat (1), Pasal 489 ayat (1), Pasal 492 ayat (1), Pasal 503, Pasal 512 ayat (1) dan Pasal 536 ayat (1).

Sebagai contoh, pasal 170 ayat (1) tentang di muka umum melakukan kekerasan ke orang atau barang, dengan ancaman 5 tahun 6 bulan.

Karena itu Heri Widodo dan kawan-kawan menunggu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2P) dari Polres Tulungagung.

"Saat ini kami menunggu dipanggil polisi untuk memberikan keterangan. Karena Polres Tulungagung harus menindaklanjuti laporan dari siapa saja," ucap Heri Widodo.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved