Breaking News:

PILKADA SERENTAK

Beralih ke Virtual, KPU Kepri Prediksi Pelaksanaan Kampanye Terbuka Pilkada Serentak Ditiadakan

Sriwati mengatakan, saat ini pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari KPU pusat mengenai model kampanye di tengah pandemi Covid-19.

TribunBatam.id/Ichwan Nur Fadillah
Ketua KPU Kepri, Sriwati menyebutkan pelaksanaan kampanye terbuka pada Pilkada serentak 2020 berkemungkinan ditiadakan akibat pandemi Covid-19. 

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jendral Kemendagri Muhammad Hudori. Tanpak hadirn Inspektorat Jendral Maliki Heru Santoso, Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Hari Nur Cahya Murni dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Moch Ardian.

Sementara Arif didampingi Asisten Administarsi Umum M Hasbi, Kepala Bakesbangpol Lamidi, Plt Kepala BPBD Budianto beserta ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Intinya kita ingin tahapan pilkada hingga selesai berlangsung sukses, aman. Walaupun masih ada pandemi covid19, mulai tahapan hingga pelaksanaan harus sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Arif di Dompak, Sabtu (13/6/2020) kemarin.

Kepri nantinya akan melaksanakan enam pilkada. Selain pemilihan Gubernur ada juga pemilihan Wali Kota Batam. Ada juga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Bintan, Lingga, Anambas dan Natuna.

Sekjen Kemendagri Hudori dalam pengantarnya mengatakan bahwa komunikasi yang efektif harus terus dilakukan daerah dan pusat. Juga semua bharua yang cepat agar bersinergi bersama pemerintah Daerah," harapnya.

"Pilkada ini ada di tangan KPU dan Bawaslu, tapi kita sebagai Aparatur Pemerintah harus sama sama mensukseskan dan mengamankan kebijakan ini supaya menyambung antara kebijakan pusat dan daerah," kata Hudori.

Hudori mengajak semua optimis untuk kesuksesan pilkada 9 Desember 2020. Karena suksesnya Pilkada ini sukses bagi kita semua.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan Pemerintah sangat memahami, mendengar dan memahami kekuatan fiskal dalam menghadapi situasi seperti ini.

Tapi Pemerintah Pusat mengajak tentang pentingnya sebuah kepemimpinan dalam sebuah sistem.

Tentunya kondisi seperti ini, menjadi pelajaran bagi seluruh daerah otonom di Indonesia. Tatanan demokrasi harus hidup dan menghadirkan pimimpin pemimpin lokal yang legitimed dan akan memberikan komitmen dorong antisifasi lebih baik.

"Bahwasanya apa yang kita alami sekarang adalah ujian terbesar bagi kebijakan desentralisasi di Indonesia. Dengan sama sama belajar, mencoba, mencari langkah langkah yang efektif yang tepat agar Pemerintah tetap berjalan. Dan pemimpin yang muncul nantinya menjadikan leader yang bisa menyelesaikan Covid-19 kedepan," katanya.

Secara umum, Dirjen Otda menjelaskan tahapan tahapan yang dibuat KPU, bisa dijadikan rujukan Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada.

Tentunya dukungan yang signifikan seperti dukungan pembiayaan, dukungan data kependudukan, dukungan partisifasi, dukungan data lintas ASN dan dukungan terhadap keamanan penjaga ketertiban serta dukungan terhadap teknis lapangan pelaksanaan tahapan Pilkada.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Jendral Maliki Heru Santoso menegaskan dengan adanya beberapa point untuk keyakinan bersama dari sisi akuntabilitas dan para Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memobilisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/inspektorat).

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved