Breaking News:

Perwako Protokol Kesehatan di Tanjungpinang, Pelanggar Bisa Dipidana

Plt Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 29 Tahun 2020.

TribunBatam.id/Endra Kaputra
Pelaksana Tugas (Plt) Wali kota Tanjungpinang, Rahma 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Plt Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 29 Tahun 2020.

Perwako tersebut mengatur tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Tanjungpinang.

Dalam perwako itu, ada sembilan poin protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

Pertama, mengatur protokol kesehatan di layanan kesehatan, kedua diatur mengenai kegiatan di luar rumah.

Ketiga, kegiatan bekerja di tempat kerja, keempat layanan pendidikan dan sekolah, kelima, mengatur kegiatan perjalanan dinas/bisnis, keenam, mengatur penyelenggaraan acara sosial budaya, hiburan dan olahraga.

Bantu Warga Tanjungpinang dan Bintan, Pemprov Gandeng 11 Lembaga Swadaya Salurkan Bantuan

Selanjutnya pada poin ketujuh, mengatur kegiatan di pusat keramaian. Kedelapan, mengatur transportasi publik dan perseorangan.

Sedangkan di poin kesembilan mengatur kegiatan keagamaan di rumah ibadah.

Rahma mengatakan, menerbitkan perwako ini sebagai pedoman perilaku hidup baru dimana dalam perwako tersebut berisikan protokol-protokol kesehatan di semua lapisan masyarakat.

"Mulai dari individu, keluarga, lingkungan kerja, rumah ibadah, sosial masyarakat, hingga tempat usaha, dan sebagainya," ucapnya, Jumat (19/06/2020).

Dalam Perwako itu juga terdapat sanksi tegas yang diterapkan bagi masyarakat yang melanggar.

Sanksi tersebut berupa saksi administrasi, mulai dari teguran lisan dan teguran tertulis.

"Sedangkan bagi pelaku usaha dikenakan sanksi. Mulai sanksi berupa teguran lisan, tertulis, hingga penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin usaha dan/atau operasional," sebutnya.

Selain itu, terdapat sanksi pidana bagi setiap orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan pedoman tatanan perilaku hidup baru dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Untuk memastikan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perwako ini. Disebutkan, pelaksanaan sanksi administrasi dilakukan Satpol-PP didampingi TNI dan Polri.

Sedangkan, untuk sanksi pencabutan izin usaha atau operasional dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. (Tribunbatam.id/endrakaputra)

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved