TANJUNGPINANG TERKINI

Plt Wako Tanjungpinang Tanggapi Catatan Sejumlah Fraksi DPRD Terkait Pengelolaan Anggaran

Tanggapan pertama ditujukan kepada fraksi PDIP. Rahma mengapresiasi terhadap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberi BPK atas LKPD tahun 2019

TRIBUNBATAM.ID/ISTIMEWA
Plt. Wali Kota Tanjungpinang Rahma saat mengikuti Rapat Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang Anggaran 2019 di Ruang Paripurna Utama DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (29/6/2020) 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019 di Ruang Paripurna Utama DPRD Kota Tanjungpinang, Senin (29/6/2020) sore.

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Yuniarni Pustoko Weni didampingi unsur pimpinan serta 24 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Plt. Wali Kota Tanjungpinang Rahma yang turut hadir mengatakan, semua pandangan, pendapat serta kritik membangun yang disampaikan oleh seluruh fraksi, tentu akan menjadi bahan pembahasan lebih dalam pada tahapan berikutnya.

Ia menyampaikan, tanggapan dan jawaban kepada masing-masing fraksi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tanjungpinang terkait rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang anggaran 2019.

Tanggapan pertama ditujukan kepada fraksi PDI Perjuangan, Rahma mengapresiasi fraksi PDI Perjuangan terhadap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD tahun 2019.

Akan Dipindah ke Rutan Tanjungpinang, 27 Tahanan Jalani Rapid Test Covid-19, Tak Ada yang Reaktif

Belum Ada Kendala, Hari Pertama PPDB SMA/SMK di Kepri Lancar, Ini Kata Orang Tua Calon Siswa

Tentunya dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan akan terus diperlukan untuk mempertahankan opini WTP ini di masa yang akan datang.

Rahma juga menjelaskan, di dalam mekanisme penganggaran dikenal dua istilah yaitu optimisme anggaran dan pesimisme anggaran.

"Tentunya ke depan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui TAPD akan lebih memperhatikan terkait mekanisme penganggaran sehingga diharapkan anggaran yang disusun adalah anggaran yang telah melalui kajian terlebih dahulu sehingga lebih realistis, tidak mengalami optimisme atau pesimisme anggaran," jelasnya.

Kemudian terkait SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan), untuk kedepannya Pemerintah Kota Tanjungpinang akan lebih meningkatkan upaya percepatan penyelesaian anggaran.

Sehingga dapat lebih meminimalisir SiLPA dan meminimalisir persoalan program kegiatan yang tidak selesai dan persoalan lainnya yang dapat mengakibatkan SiLPA menjadi besar di akhir periode anggaran.

Halaman
123
Penulis: Endra Kaputra
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved