Terkait UU Keamanan Nasional, Inggris dan Australia Tawarkan Kewarganegaraan bagi Warga Hong Kong
Inggris akan mendukung janjinya untuk memberikan pemegang paspor British National Overseas (BNO) di Hong Kong jalan menuju kewarganegaraan Inggris.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id - Terkait undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, Inggris menyebut bahwa langkah China yang telah memberlakukan UU tersebut adalah sebuah pelanggaran yang "jelas dan serius" terhadap Deklarasi Bersama 1984.
Inggris juga mengatakan, akan menawarkan kewarganegaraan bagi sekitar 3 juta penduduk bekas koloninya tersebut.
"Diundangkan dan diberlakukannya undang-undang keamanan nasional ini merupakan pelanggaran yang jelas dan serius terhadap Deklarasi Bersama China-Inggris," kata Perdana Menteri, Boris Johnson kepada parlemen, Rabu (1/7/2020).
Dikatakan Johnson, Inggris akan mendukung janjinya untuk memberikan pemegang paspor British National Overseas (BNO) di Hong Kong jalan menuju kewarganegaraan Inggris.
Sekitar 350.000 pemegang paspor Inggris dan 2.6 juta lainnya yang memenuhi syarat bisa tinggal di Inggris selama 5 tahun.
Langkah tersebut akan memungkinkan mereka untuk menetap di Inggris.
Setelah setahun, mereka bisa mengajukan diri untuk mendapatkan kewarganegaraan.
Sebelumnya, pemegang paspor BNO di Hong Kong dijamin dengan status sosial pada 1980 tapi saat ini memiliki hak terbatas dan hanya bisa mengakses visa ke Inggris selama 6 bulan.
Dalam hal ini, mereka juga bisa mengajukan diri untuk status tempat tinggal dan setahun kemudian bisa mendaftar sebagai warga negara Inggris.
Pada Selasa (30/6/2020), Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, terkait UU Keamanan Nasional China untuk Hong Kong memberikan pernyataannya.
Menurutnya, hal itu merupakan 'pelanggaran jelas dan serius' atas kesepakatan resmi deklarasi gabungan Sino-Inggris 1985.
Sebuah perjanjian yang mengatur tentang kebebasan warga Hong Kong yang dilindungi selama 50 tahun setelah China mengambil kedaulatan pada 1997.
Sementara itu, dilansir media Perancis AFP, selain Inggris, Australia juga secara aktif mempertimbangkan penyediaan tempat perlindungan bagi warga Hong Kong sebagai respons atas diberlakukannya UU Keamanan Nasional China terhadap Hong Kong.
Sikap itu tentu meningkatkan tegangan antara Sydney-Beijing.
Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan bahwa situasi di hong kong sangat memprihatinkan dan pemerintahannya telah mempertimbangkan secara saksama untuk mempersilakan warga Hong Kong ke Australia.
