Kepri Bakal Miliki Samsat Khusus Labuh Jangkar, Apa Istimewanya?

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kunjungan kerja alias kunker Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan pekan lalu, membawa harapan baru peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepri.

Pasalnya, jendral bintang empat purnawirawan TNI AD ini menanyakan soal kegiatan labuh jangkar.

Plt Gubernur Kepri Isdianto memaparkan kondisi yang ada.

Dalam rilis yang diterima Senin (6/7/2020), Menteri Luhut menjanjikan akan membantu percepatan penyesuaian perizinan di tingkat pemerintah pusat jika dibutuhkan.

Tak ingin melewatkan kesempatan emas ini, Isdianto berencana sesegera mungkin membentuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Khusus Labuh Jangkar.

"Samsat ini nanti juga sebagai wadah bagi Kepri untuk memberikan pelayanan secara cepat bagi seluruh aktivitas yang terkait labuh jangkar. Sehingga proses pengurusan izin bagi yang berkepentingan tidak berbelit-belit," ujar Isdianto.

Guna mendukung kelancaran operasional kegiatan labuh jangkar di tiga zona yang telah disepakati.

• SUDAH 3 Orang Laporkan Pencatutan Identitas Diri Untuk Dukungan Rian Ernest - Yusniani Gurusinga

Yakni Galang Batang, Nipah dan Karimun.

Menurut Isdianto di Tanjungpinang, tujuan didirikannya Samsat labuh jangkar ini tidak lain untuk memberikan pelayanan secara terintegrasi dan terkoordinir dengan tepat, cepat, transparan, dan akuntabel.

Samsat labuh jangkar tersebut, kata Isdianto, merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemprov Kepri dalam mendukung penuh pengoperasian kawasan labuh jangkar.

Samsat itu nanti akan dilaksanakan layanan satu atap untuk memfasilitasi pelayanan administrasi CIQP, pusat informasi, pelayanan keluhan, pengaduan, termasuk nanti mengelola potensi-potensi lainnya, seperti nanti memenuhi kebutuhan air bersih untuk kapal, kebutuhan sembako untuk kapal, dan lainnya.

"Menjadi perhatian kita nanti adalah kesesuaian perizinan antara pemerintah pusat dan Kepri dengan memperhatikan perjanjian kerjasama, rekomendasi, dan SOP pengelolaan serta penyesuaian tarif yang berlaku agar meningkatkan daya saing kawasan labuh jangkar," jelas Isdianto.

Ia menyatakan, dulu pemerintah provinsi tidak dapat ikut mengelola labuh jangkar, karena keterbatasan aturan.

Namun, dengan penyelesaian yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, maka kini langsung dikelola pemerintah provinsi, dengan bagi hasil bersama pemerintah kabupaten kota.

"Karena Provinsi yang langsung mengelola," tutur dia.

Sebelumnya terdapat sekitar sebelas letak lego jangkar yang belum jelas, maka kini ditetapkan tiga zona labuh jangkar di tengah laut.

Selain itu, pemerintah juga akan mengaktifkan dua lokasi lego jangkar di pelabuhan, di antaranya di Kabil, Batam. Diharapkan, dengan dibentuk Samsat khusus, dapat menggerakkan ekonomi. (Tribunbatam.id/Leo Halawa)