Breaking News:

NASIB Hasil Pilpres 2019 Bagaimana? Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan soal Pilpres

Dalam putusannya, MA menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

ANTARA
Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Mahkamah Agung ( MA) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019.

Pasal itu terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dalam putusannya, MA menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Prabowo Subianto! Kalah Pada Pilpres, Dilantik sebagai Menteri, Ini Kekayaan sang Menhan

Gugatan ini sebelumnya diajukan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan.

Dalam putusan Nomor 44 P/PHUM/2019 tersebut dan diunggah pada 3 Juli 2020 lalu, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1.

Poster Jokowi dan Prabowo, kala Pilpres lalu
Poster Jokowi dan Prabowo, kala Pilpres lalu (Tribunstyle.com/ Source: Facebook Capres Cawapres 2019)

"Mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017," demikian dilansir dari Kompas.com, Selasa (07/07/2020).

Tengku Zulkarnain Keras Menolak jika Prabowo Berpasangan Sosok Ini di Pilpres 2024: Saya Gak Terima!

Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 berbunyi, "Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih".

Sedangkan Pasal 416 ayat 1 UU 7/2017 berbunyi, "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia".

Dalam pertimbangannya MA berpendapat, KPU yang mengeluarkan PKPU 5/2019 telah membuat norma baru dari peraturan yang berada di atasnya, yakni UU 7/2019.

Kembali Pimpin Partai Gerindra, Prabowo Subianto Dipastikan Akan bertarung di Pilpres 2024 Mendatang

Selain itu, KPU juga memperluas tafsir dalam Pasal 416 UU 7/2017.

Halaman
1234
Editor: Irfan Azmi Silalahi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved