Huawei Minta Penundaan Pengeluaran Proyek 5G di Inggris, Ingin Bertemu PM Boris Johnson

TRIBUNBATAM.id, LONDON - Huawei Technologies Co Ltd meminta adakan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Perusahaan teknologi asal China itu mengharapkan penundaan dikeluarkannya Huawei dalam pengembangan jaringan 5G di Inggris.

Kemungkinan pengeluaran ini sebelumnya diputusan oleh pemerintahan Johnson.

Mengutip Channel News Asia, Senin (13/7/2020), pelopor peralatan telekomunikasi asal China itu berusaha menunda hingga Juni 2025, alias setelah Pemilu Inggris dilakukan.

Harapannya, pemerintah terpilih bisa mengubah keputusan untuk mengeluarkan Huawei dari proyek 5G tersebut.

Sebagai kompensasinya, Huawei menawarkan untuk tetap mempertahankan pasokan peralatannya di Inggris, yang juga digunakan untuk jaringan 2G, 3G, dan 4G.

• Hasil Liga Inggris Tottenham vs Arsenal, Tottenham Kalahkan Arsenal, Mikel Arteta Kecewa

Menurut seorang menteri dan pejabat pemerintah, keputusan mengenai hal itu diperkirakan akan diterbitkan sebelum 22 Juli ini.

Pada Januari 2020, Inggris telah menyetujui Huawei untuk terlibat meski secara terbatas dalam pengembangan jaringan 5G di negara kerajaan itu.

Namun sejak adanya sanksi dari AS terhadap Huawei karena dituding membahayakan keamanan nasional, para pejabat Inggris menyebut perusahaan China tersebut tidak lagi bisa menjadi pemasok yang dapat diandalkan.

Boris Johnson juga dihadapi dengan tekanan kuat dari AS dan beberapa anggota parlemen Inggris untuk melarang Huawei masuk dalam daftar pengembang dengan alasan keamanan.

Sementara itu, Duta Besar China untuk London, Liu Xiaoming, memperingatkan bahwa menyingkirkan Huawei akan mengirim pesan yang sangat buruk ke bisnis China dengan London.

PM Inggris Larang Promosi 'Buy 1 Get 1' Untuk Junk Food, Berniat Kurangi Tingkat Obesitas

 Wabah global virus Corona atau Covid-19 terbukti memberi dampak lebih pada orang yang obesitas di Inggris.

Hal ini dipicu terhadap promosi makanan yang tidak sehat di Inggris selama pandemi.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson mengambil tindakannya terkait semua itu.

Boris Johnson tengah mempersiapkan rencana untuk memulai upaya anti- obesitas dengan melarang promosi potongan harga untuk makanan tidak sehat termasuk junk food.

Dilansir The Times, PM Inggris sebelumnya menyatakan kalau dirinya sangat menjunjung kebebasan pada pilihan makanan.

Namun, di bawah rencana barunya yang diharapkan akan dilakukan dalam beberapa pekan, toko-toko ini mungkin sudah dilarang untuk mempromosikan "beli satu, gratis satu" untuk produk makanan tidak sehat.

Tindakan itu juga termasuk melarang produk makanan manis dan cokelat dan melarang produk-produk itu dipromosikan di pintu masuk supermarket.

Restoran yang melayani 'take away' bahkan harus menyertakan catatan jumlah kalori untuk tiap menu makanannya, sebagaimana yang dilaporkan Daily Mirror.

Rencana Boris ini muncul beberapa hari setelah Kanselir Inggris, Rishi Sunak meluncurkan skema baru 'Eat Out to Help Out' untuk meningkatkan industri perhotelan Inggris dengan mendorong lebih banyak orang untuk makan di restoran, kafe dan pub.

Sementara itu juru kampanye obesitas mengatakan kepada Daily Mail bahwa mereka tidak percaya kepada pemerintah yang ingin membantu rakyatnya menurunkan berat badan setelah sebelumnya mengumumkan 'tawaran potongan harga makanan' yang tidak sehat.

Para pakar juga mengklaim bahwa pemerintah telah memberi 'lampu hijau untuk makanan tidak sehat' dengan program 'Eat Out' yang menawarkan potongan harga sampai 50 persen untuk menu-menu di restoran termasuk tempat makan siap saji dan Burger King.

Dorong Perekonomian, Inggris Beri Insentif Untuk Perusahaan yang Pekerjakan Kembali Karyawannya

Demi mendukung sektor perekonomian usai dihantam virus Corona atau Covid-19, beragam skema stimulus baru diberlakukan Inggris.

Terbaru, pemerintah Inggris menggelontorkan skema stimulus untuk bidang tenaga kerja perusahaan.

Hal tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak .

Ia menyatakan skema insentif untuk pelaku bisnis yang mempekerjakan kembali karyawan mereka yang dirumahkan, serta diskon 50 persen untuk makan di restoran untuk seluruh warga negaranya hingga akhir Agustus mendatang.

Ketika menyampaikan kepada House of Commons mengenai 'anggaran mini' yang diluncurkan Rabu (8/7/2020), Sunak mengatakan pihaknya akan mulai mengurangi skema jaminan atau upah kepada pekerja yang di rumahkan.

Hingga saat ini, skema tersebut telah mensubsidi 9,3 juta pekerja yang telah di rumahkan.

Dikutip dari CNBC, Kamis (9/7/2020), pemerintah bakal memberi bonus sebesar 1.254,55 dollar AS atau sekitar Rp 17,81 juta (kurs Rp 14.000) per pekerja yang dirumahkan untuk pelaku bisnis yang kembali mempekerjakan pekerja yang bersangkutan.

Stimulus tersebut akan diberikan kepada setiap pekerja dengan penghasilan 520 poundsterling per bulan.

Selain itu, pemerintah Inggris juga mengambil langkah yang tidak diperkirakan sebelumnya, yaitu diskon 50 persen untuk warganya makan di luar atau makan di restoran pada hari Senin hingga Rabu selama bulan Agustus mendatang.

Dengan demikian harapannya industri jasa atau pelayanan mampu bangkit kembali setelah selama berbulan-bulan harus menutup usaha mereka.

Nilai maksimum dari diskon tersebut sebesar 10 poundsterling per orang dan pelaku usaha bisa mengajukan klaim pengembalian kepada pemerintah.

Pemerintah juga akan memangkas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor industri dan jasa dari 20 persen menjadi hanya 5 persen sampai dengan Januari mendatang.

Dengan demikian, biaya yang perlu digelontorkan pemerintah mencapai 4 miliar poundsterling.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan setempat menyatakan bakal mengumumkan skema untuk memacu perekonomian senilai 2 miliar poundsterling.

Skema tersebut bakal ditujukan untuk mensubsidi penempatan kerja bagi penduduk yang berusia 16 tahun hingga 24 tahun yang berisiko menganggur dalam waktu lama.

Selain itu juga sebesar 111 juta poundtserling sebagai investasi untuk meningkatkan skala training selama 2020 hingga 2021.

Selain iut, Sunak juga mengumumkan penundaan pembayaran pajak properti dengan nilai mencapai 500.000 pounsterling untuk stimulus di pasar properti.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan 1 miliar poundstreling kepada Kementerian Pekerjaan dan Pensiun untuk menangani upaya mengembalikan penduduk untuk kembali bekerja.

Sebelumnya, pada anggaran Maret lalu, Sunak telah mengumumkan paket anggaran sebesar 30 miliar dollar AS untuk menangani sektor kesehatan dan lapangan kerja yang terdampak pandemi lantaran lockdown yang diterapkan secara nasional.

Jika dihitung sejak awal pandemi, pemerintah Inggris telah mengalokasikan 160 miliar poundtserling sebagai bentuk stimulus bagi perekonomian.

(*)

• Hasil Liga Inggris Bournemouth vs Leicester City, Jamie Vardy Cetak Gol Lebih Dulu, Leicester Kalah

• Hasil Liga Inggris Tottenham Hotspur vs Arsenal, Spurs Menang 2-1, Son Heung-min 1 Gol 1 Assist

• Jadwal Liga Inggris Malam Ini Tottenham vs Arsenal, Wolves vs Everton, Bournemouth vs Leicester City

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Huawei Minta Ketemu PM Inggris soal Proyek 5G, Kenapa?".