Breaking News:

Fadli Zon Tagih Janji Erick Thohir, Singgung Banyak Tentara, Polisi hingga Hakim Jadi Komisaris BUMN

Jadi dengan banyaknya peraturan yang telah diterabas tadi, Fadli Zon mengaku pesimis Menteri BUMN saat ini sedang berusaha membersihkan dan mengembali

Editor: Eko Setiawan
Tayangan Youtube TVONE
Fadli Zon saat menjadi narasumber di program acara Catatan Demokrasi Kita di TvOne pada Rabu (26/6/2019) 

Namun, jika dilihat dari penggunaannya, istilah 'bersih-bersih' sebenarnya lebih cenderung bersifat 'preventif' ketimbang 'kuratif'.

"Artinya, bersih-bersih adalah sebuah tindakan terencana, bukan spontan, untuk mencegah agar hal-hal buruk tak terjadi," imbuh Fadli Zon.

Merujuk pada pengertian tersebut, sesudah satu semester lewat, dirinya melihat komitmen Menteri BUMN untuk melakukan tindakan bersih-bersih ternyata sangat lemah.

Bahkan menurutnta cenderung mengarah pada hal sebaliknya.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon lewat beberapa alasan.

Pertama, Menteri BUMN membuat preseden buruk dengan mengangkat tokoh partai politik sebagai komisaris BUMN.

Seburuk-buruknya pengelolaan BUMN di masa lalu, keputusan ini katanya belum pernah terjadi sebelumnya.

Pengangkatan tokoh parpol sebagai komisaris perusahaan negara jelas bertentangan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terutama Pasal 33 huruf (b) jo Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 yang melarang anggota komisaris BUMN merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Penunjukkan itu juga melanggar Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/Mbu/02/2015 yang menyatakan komisaris BUMN bukanlah pengurus partai politik.

Namun, sejak dilantik jadi menteri pada Oktober 2019, hingga saat ini Menteri Erick Thohir setidaknya telah mengangkat 9 orang tokoh parpol sebagai komisaris BUMN, mulai dari Pertamina, Bank Mandiri, BRI, Pelindo I, Hutama Karya, Telkom, hingga PLN.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved